Kemendagri Sebut Hanya 8 Daerah Mampu Biayai PSU, Sisanya APBN

Liputan6.com, Jakarta - Kemendagri menyampaikan tidak semua daerah memiliki anggaran untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Wamendagri Ribka Haluk menyebut hanya 8 dari 24 daerah yang sanggup menggelar PSU dari segi pendanaan.

“Pertama, daerah yang sanggup pelaksanaannya atau memiliki dana, yaitu sekitar 8 daerah, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai,” kata Ribka dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (27/2/2025).

Menurut Ribka, mayoritas atau 16 daerah yang tidak sanggup melaksanakan PSU. Dengan demikian daerah tersebut otomatis membutuhkan bantuan dana dari APBN.

“Terdapat 16 daerah. (Daerah) tidak sanggup, Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutoung, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, dan Kota Sabang,” kata Ribka.

Menurut Ribka Kemendagri meminta pemda melakukan penambahan pos APBD terkait pelaksanaan PSU. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda dan KPU.

“Kemendagri juga mengusulkan agar pemda dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBN 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025,” pungkasnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menjabarkan empat usulan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan pada rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

 "Untuk 30 hari ini tanggal 22 Maret 2025. 45 hari tanggal 5 April 2025, 60 hari tanggal 19 April 2025, 90 hari tanggal 24 Mei 2025 dan 180 hari tanggal 9 Agustus 2025," kata Idham.

Menurut Idham, alasan pihaknya mengusulkan  PSU dilakukan pada hari Sabtu agar tak perlu ada kebijakan hari diliburkan. "Hari sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena pertimbangannya hari libur, tidak perlu ada kebijakan hari yang diliburkan," jelasnya.

Selain itu, KPU berharap dipilihnya hari Sabtu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencoblos.

"Sebagaimana faktor sosiologis pada hari sabtu masyarakat biasanya lebih banyak di rumah, sehingga memungkingkan menggunakan hak pilihnya dan kami harap tingkat partisiaspi dapat meningkat," pungkas dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai hasil dari putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025, MK mengabulkan 26 dari 40 perkara yang diperiksa, dengan 24 di antaranya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah untuk melaksanakan PSU.

Salah satu daerah yang akan menggelar PSU adalah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. MK memerintahkan pelaksanaan PSU di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Magetan, yang harus diselenggarakan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan.

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu Magetan untuk mempersiapkan pengawasan PSU tersebut. 

Secara keseluruhan, terdapat 11 daerah yang akan melaksanakan PSU berdasarkan putusan MK. Perintah ini dibacakan oleh hakim MK dalam sidang putusan sengketa Pilkada 2024 pada Senin, 24 Februari 2025. KPU pusat dan daerah terkait diinstruksikan untuk segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan mempersiapkan pelaksanaan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil, serta menghasilkan pemimpin daerah yang legitimate sesuai dengan pilihan masyarakat.