Kerap Menyebabkan Kecelakaan, Separator Pembatas Jalan di Margonda Depok Dibongkar

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), membongkar separator pembatas jalan di Raya Margonda, antara jalur cepat dan lambat.

Pembongkaran ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang melibatkan Pemerintah Kota Depok dan Polres Metro Depok, di mana disebut separator tersebut sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

"Ini sering terjadi kecelakaan di titik lokasi ini, jadi akhirnya kemarin disepakati untuk dibongkar," kata Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, Jumat (28/2/2025).

Citra menjelaskan bahwa pembongkaran separator pembatas jalan dilakukan pada sisi jalan dari arah lampu merah Margonda-Juanda menuju Perumahan Pesona Khayangan. Pembongkaran ini telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR.

"Jadi yang kita bongkar baru ruas jalan ini dulu, kita sedang berproses izinya ke BPTJ dan Kementerian lain," jelas dia.

Adapun seperator pembatas Jalan Raya Margonda pada jalur cepat dan lambat sekitar satu kilometer. Pembongkaran dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas baik pengendara mobil maupun motor.

"Ya, yang sering terjadi kecelakaan di sini, yang sering truk atau mobil naik ke atasnya (seperator pembatas jalan)," ucap Citra.

Seperator pembatas jalan yang dibongkar, nantinya akan ditambal dengan aspal yang telah disiapkan DPUPR. Penbongkaran tersebut guna memberikan kenyamanan pengendara mobil dan motor melintas di Jalan Raya Margonda.

"Pembongkaran turut memperhatikan meningkatnya volume kendaraan yang semakin bertambat setiap tahunnya di Jalan Margonda," terang Citra.

Citra mengungkapkan, pembongkaran seperator pembatas jalur cepat dan lambat Jalan Raya Margonda,mengedepankan urgensi lalu lintas. Beberapa separator pembatas jalur cepat dan lambat Jalan Raya Margonda belum dilakukan pembongkaran.

"Iya kemungkinan (dibongkar), tapi kita sambil menunggu dulu izin BPTJ dengan dari Balai Jalan di Kementerian," ungkap Citra.

Ke depannya, lanjut dia, DPUPR Kota Depok akan menunggu arahan dari Wali Kota Depok maupun kementerian terkait hasil kajian. Menurutnya, Jalan Raya Margonda terdapat jalan yang di intervensi Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Pusat.

"Nanti kita menunggu apa namanya hasil kajian (juga bersama teman-teman, jadi kecuali yang Margonda segmen 2, ini kan memang jalan nasional, jadi kita harus izin nasional," kata Citra.

Citra menuturkan, pemasangan separator pembatas jalur cepat dan lambat Jalan Raya Margonda merupakan kewenangan Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan. Untuk itu, pembongkaran tidak serta merta dapat dilakukan DPUPR Kota Depok.

"Cuma kan harus ada penghapusan aset ya, karena dulu yang bangun ini Dinas Perhubungan. Jadi kemarin pun kami izin ke Dinas Perhubungan untuk melakukan penghapusan aset di Dinas Perhubungan," pungkas Citra.