Gelar Rapat Paripurna, Brando DPRD Jakarta Paparkan Keinginan Warga yang Harus Dilaksanakan

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta telah menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Masa Reses Ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung pada Rabu 12 Maret 2025, di mana dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Madiah.

Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Jakarta, Brando Susanto, membacakan laporan yang berisi temuan dan aspirasi masyarakat yang dihimpun dari setiap daerah pemilihan (Dapil). 

"Seluruh masukan menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif," kata dia dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Ada sejumlah isu utama yang diangkat dalam laporan hasil reses tersebut, di mana jadi perhatian warga Jakarta, antara lain terkait dengan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan sertifikat tanah melalui layanan PTSL, pemasangan CCTV, serta penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan keamanan dan mencegah tindak kriminalitas.

"Warga di beberapa kawasan permukiman kumuh meminta penyediaan APAR dalam upaya menanggulangi kebakaran. Serta pembuatan RPTRA dan taman baca untuk meningkatkan literasi membaca," ungkap Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Di bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, DPRD Jakarta mendorong adanya program perencanaan pemberdayaan ekonomi, pelatihan wirausaha untuk berbagai kalangan seperti remaja, pemuda, ibu rumah tangga, pensiunan, penyandang disabilitas, serta warga lainnya.

Dewan juga menekankan pentingnya penguatan UMKM, pelaksanaan pelatihan kerja, bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan modal UMKM, dan penguatan koperasi warga, serta penyelenggaraan bazar dan pasar murah di setiap RW.

Terkait sektor transportasi, DPRD Jakarta meminta agar armada dan rute jalur Transjakarta serta Jaklingko diperbanyak untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.

Selain itu, dalam laporan reses tersebut, dewan juga meminta kepada eksekutif untuk mempertimbangkan penyesuaian atau penurunan tarif pajak agar lebih proporsional dan tidak membebani warga.

DPRD DKI Jakarta juga meminta agar sistem aplikasi perpajakan dipermudah, sehingga warga dapat lebih mudah mengakses dan menyelesaikan kewajiban pajaknya.

"Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi kendala administratif yang sering dikeluhkan masyarakat," tambah Brando.

Laporan hasil reses ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi eksekutif dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga Jakarta.