Komisi Informasi Pusat Soroti Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana PIP

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Informasi Pusat, Syawaludin, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurutnya, program yang dirancang pemerintah ini sudah cukup baik untuk Indonesia. Namun, meskipun transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan, ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana PIP menjadi aspek yang lebih penting.

“Saya kira ada hal yang paling penting dari transparansi dan akuntabilitas, yaitu bagaimana publik terlibat yang disebut partisipasi,” kata Syawaludin dalam acara di Aula Komisi Informasi Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Ia menambahkan bahwa tanpa keterlibatan publik, pengawasan terhadap pengelolaan dana PIP akan berkurang. “Tanpa ada perlibatan publik, maka itu akan mengurangi pengawasan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Syawaludin menekankan bahwa meskipun transparansi sudah diterapkan dan informasi terbuka kepada publik, hal itu belum cukup jika tidak benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik tetap dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan dana PIP berjalan lebih optimal.

“Transparan saja kita sudah terbuka kepada publik, tapi kalau kita tidak bisa memenuhi apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan publik, kita anggap ini sudah akuntabel. Maka dari itu, kita membutuhkan partisipasi publik,” pungkasnya.

Syawaludin, juga menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sangatlah penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Ia menjelaskan bahwa partisipasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan dan pelaporan.

“Partisipasinya sebetulnya apa? Bisa dalam bentuk pengawasan, bisa juga dalam bentuk pelaporan, dan macam-macam,” ungkap Syawaludin

“Karena kalau tiga kata ini kita rangkum, maka inilah yang menjadikan kita sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya,” sambungnya

Syawaludin juga menjelaskan bahwa pembagian dana PIP harus dapat diakses oleh publik secara transparan dan tidak menjadi “data gelap” yang menyimpan berbagai catatan yang tidak jelas.

“Keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan akuntabilitas dan tepat sasaran,” tegasnya.

Menanggapi pernyataannya yang menyebutkan istilah “data gelap,” Syawaludin menjelaskan bahwa maksudnya bukanlah mencerminkan situasi negara yang suram atau berkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang sempat terjadi sebelumnya.

“Loh, kok Pak Syawaludin berani mengatakan ‘gelap’? bukan berarti saya ikut demonya mahasiswa kemarin tentang ‘Indonesia gelap’, ya. Tapi ada beberapa kasus yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan informasi Program Indonesia Pintar,” ungkapnya.

Di era digital yang semakin maju, menurutnya, sekecil apa pun kesalahan dalam sistem atau informasi bisa berdampak besar.

“Kadangkala, di dunia digitalisasi seperti sekarang ini, sebaik apa pun program yang kita buat, kalau ada sedikit saja noda atau kesalahan, maka hal itu bisa menjadi viral dan mengalahkan semua hal baik yang sudah kita lakukan,” pungkasnya.

PIP dirancang untuk membantu Kartu Indonesia Pintar anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal paket A sampai paket C dan pendidikan khusus.

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung