Komisi Informasi Pusat Soroti Keterbukaan Informasi di BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menyoroti pelaksanaan keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh badan publik kepada masyarakat. Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Rospita Vici Paulin menyatakan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah dua sektor yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berperan penting dalam menjaga hak-hak publik.

"BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan adalah dua sektor yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di situ banyak hak-hak publik yang harus dilindungi oleh negara," ujar Rospita pada Pers Briefing Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Informasi Publik BPJS Kesehatan pada Kamis (20/2/2024).

Ia menambahkan, masyarakat memahami BPJS Kesehatan sebagai akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sistem BPJS Kesehatan, mengusung prinsip gotong royong di mana peserta yang mampu mensubsidi mereka yang tidak mampu," sambung Rospita.

Dengan demikian, prinsip solidaritas dalam kesehatan harus dijaga.

Rospita mengkritisi, meskipun BPJS Kesehatan memiliki tugas dan fungsi yang jelas, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan kewenangan BPJS Kesehatan dalam membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan (faskes).

"BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan faskes dalam menetapkan besaran pembayaran untuk fasilitas kesehatan, namun dalam kenyataannya, BPJS justru yang menanggung hampir 100 persen pembiayaan kesehatan masyarakat. Seharusnya, jika kekurangan, pemerintah yang bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tersebut ya," jelas Rospita.

Rospita juga mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang saat ini sedang menjadi perbincangan.

"Kalau BPJS kekurangan dana, kenapa masyarakat yang harus membayar lebih? Pemerintah seharusnya lebih bertanggung jawab dalam mendukung pembiayaan kesehatan ini," sambungnya.

Dalam hal perubahan regulasi, ia menyoroti kebingungan yang dirasakan oleh masyarakat terkait penghapusan sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Selain itu, wacana kenaikan iuran juga menjadi isu besar.

"Kenaikan iuran jelas akan memengaruhi masyarakat, dan ini menjadi tantangan besar untuk BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program jaminan sosial," kata Rospita.

Komisi Informasi Pusat berharap agar pemerintah dapat lebih transparan dalam menyampaikan perubahan kebijakan ini kepada masyarakat, serta memperhatikan aspek keadilan sosial dalam implementasinya.