SBY: Jangan Sampai TNI Mengulangi Masa Lalu yang Sudah Dikoreksi Sejarah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pandangannya terkait reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Dalam wawancara khusus bersama Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Retno Pinasti, SBY menyatakan pernah menjadi ketua Tim Reformasi ABRI.

"Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya tiga partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Yang pertama kali melakukan reformasi, ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional," ujar SBY dikutip dari kanal Youtube Liputan6 SCTV, Minggu (16/3/2025).

"Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua Tim Reformasi ABRI," kata SBY.

Selama dua tahun menjalankan tugas sebagai ketua Tim Reformasi ABRI, SBY mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat.

"Dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu, harus melakukan perubahan, reformasi," ucap SBY.

Oleh karena itu, Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI itu menginginkan agar TNI/Polri tidak kembali ke Dwifungsi ABRI seperti masa orde baru, di mana prajurit aktif dapat berpolitik praktis dan menduduki jabatan-jabatan sipil.

"Jangan sampai ABRI, sekarang TNI/Polri, mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Juctice, freedom. Ini pandangan saya," tegas SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Baca juga Komisi I: Posisi Letkol Teddy Sebagai Seskab Langgar UU TNI, Harus Mundur dari Militer

Sebelumnya, SBY mengingatkan prajurit TNI agar tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Menurut SBY, prajurit TNI aktif seharusnya tidak memasuki dunia politik dan menduduki jabatan sipil, mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi TNI.

"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu," ujar SBY saat Silaturahmi dengan 38 Ketua DPD Partai Demokrat, Minggu (23/2/2025).

SBY menceritakan masa aktifnya di dunia militer, di mana salah satu nilai yang ditegakkan adalah agar TNI tetap netral dalam politik. Sebagai bagian dari reformasi militer, SBY dan timnya membuat kebijakan yang mewajibkan TNI aktif mundur jika ingin terlibat dalam pemerintahan.

"Kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun," kata SBY dengan tegas.

Ini menjadi prinsip yang ia pegang teguh dalam memisahkan urusan militer dengan politik praktis, yang diharapkan dapat menjaga integritas dan netralitas TNI.

Baca juga Imparsial Soroti Posisi Seskab Mayor Teddy: Militer Aktif Isi Jabatan Sipil Mengarah Otoritarianisme

SBY juga mengungkit keputusan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memilih untuk pensiun dari TNI ketika memutuskan terjun ke dunia politik.

AHY, yang kala itu mencalonkan diri dalam Pilkada Jakarta 2017, menjadi contoh nyata dari kebijakan yang ia jalankan.

"Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu," kata SBY.