SBY Kritik Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil: AHY Jadi Contoh

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti isu TNI aktif yang terlibat dalam dunia politik praktis. SBY menegaskan bahwa seharusnya tidak ada TNI aktif yang memasuki dunia politik, mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi.

"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis, itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu," ujar SBY saat Silaturahmi dengan 38 Ketua DPD Partai Demokrat, Minggu (23/2).

SBY menceritakan masa aktifnya di dunia militer, di mana salah satu nilai yang ditegakkan adalah agar TNI tetap netral dalam politik. Sebagai bagian dari reformasi militer, SBY dan timnya membuat kebijakan yang mewajibkan TNI aktif mundur jika ingin terlibat dalam pemerintahan.

“Kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun,” kata SBY dengan tegas. Ini menjadi prinsip yang ia pegang teguh dalam memisahkan urusan militer dengan politik praktis, yang diharapkan dapat menjaga integritas dan netralitas TNI.

SBY juga mengungkit keputusan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memilih untuk pensiun dari TNI ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik. AHY, yang kala itu mencalonkan diri dalam Pilkada Jakarta 2017, menjadi contoh nyata dari kebijakan yang ia jalankan.

“Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu,” kata SBY. pengabdian militer dan politik.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

“Tentang statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat aturan yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah ingin ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian aturan yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu aturan-aturan yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan aturan berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas dia.

“Artinya ada kebijakan, ada aturan, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang disampaikan Pak SBY tadi bisa kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas peraturan yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI tersebut.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Contoh mungkin seperti Kabulog, oh apakah dia harus sipil? Kalau misalnya di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI monggo. Kalau mau di Bulog, karena ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan harus pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.