Respons Prabowo Ditanya Polemik RUU TNI: Lempar Salam Dua Jempol

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melemparkan salam dua jempol usai ditanya wartawan perihal Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang menjadi polemik di masyarakat.

Awalnya, Prabowo baru saja meresmikan pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia. Dia mengulas smelter tersebut menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi.

"Kita tidak mau lagi jual murah, kita mau diproses di Indonesia supaya nilai tambah bisa dinikmati, ini bisa tambah kekayaan negara, untuk rakyat Indonesia. Jadi kita bersyukur, dalam hal ini Freeport bekerja sama dengan kita dengan baik," tutur Prabowo di Pabrik Pemurnian Emas PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).

Setelah menyampaikan hal tersebut, awak media meminta tanggapan Prabowo soal RUU TNI. Mendengar hal tersebut, dia langsung menyudahi proses wawancara sambil tersenyum dan mengangkat kedua jempol tangannya.

Dia langsung bergegas masuk ke mobil Maungnya untuk melanjutkan agenda kunjungan ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dalam rangka meresmikan rehabilitasi, renovasi, dan pembangunan 17 stadion di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, draf Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang beredar di media sosial berbeda dari draf yang sedang dibahas di Komisi I DPR RI.

"Kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draft-draft yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi I DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). 

Dasco menegaskan, Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya akan mengubah tiga pasal. 

Pertama, Dasco menegaskan pasal 3 terkait kedudukan TNI yang berisi pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah presiden, tidak ada perubahan.

Selanjutnya, perubahan ayat dua pasal 3 mengenai kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

"Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapih dalam administrasinya," ujar Dasco.

Selanjutnya, RUU TNI akan mengubah pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun prajurit TNI. 

"Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun yang mengacu pada Undang-Undang institusi lain ada kenaikan batas usia pensiun yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun," kata dia.

Terakhir, pasal ketiga yang diubah adalah yaitu 47 yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Sebelumnya ada 10 kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh TNI kini menjadi 16 K/L.

"Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal itu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47," pungkasnya.    

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco angkat bicara soal protes dari Kontras pada rapat Panja pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025) lalu.

Dasco menyebut rapat tersebut sebenarnya digelar terbuka dan sebenarnya semua organisasi bisa terlibat apabila memberi surat resmi.

“Saya pikir karena itu terbuka, kalau seandainya dari teman-teman NGO, ada yang ingin memberikan masukan, kemudian memberikan pernyataan atau sikap resmi untuk ikut, saya pikir kemarin enggak ada masalah. Nah cuma pada waktu mendatangi hotelnya kan itu tidak memberitahukan. Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas, karena kita tidak tahu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dasco lantas menyebut dirinya bahkan hari ini juga akan bertemu NGO yang ingin bertemu membahas RUU TNI.

“Pada hari ini saya juga menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi, karena mereka minta kemarin untuk ditemui,” kata dia.

Selain itu, terkait informasi bahwa anggota Kontras didatangi dan diintai oleh sekelompok orang pasca protes RUU TNI, Dasco mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan mempersilakan melapor ke polisi.

“Kemudian tadi tentang pertanyaan mengenai dari teman-teman di Kontras, ya saya belum bisa sementara karena kita tidak tahu apakah itu kemudian dari mana, dan kalau memang merasa terganggu laporkan saja kepada pihak yang penegak hukum,” pungkasnya.