Sekretaris Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung pemerintah, Amir Syamsuddin, menegaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang seharusnya mencairkan suasana di koalisi. Menurutnya, PKS-lah yang membekukan koalisi.
"Dia (PKS) sendiri yang membekukan, dia (PKS) sendiri yang mencairkan," kata Amir di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Namun, Amir mengatakan belum tahu ada komunikasi politik antara PKS dengan partai-partai yang tergabung dengan koalisi lainnya. Di dalam koalisi, sampai saat ini belum ada pembahasan tentang nasib PKS di koalisi.
"Belum ada lagi rapat membicarakan itu. Mungkin PKS justru lebih banyak informasi," kata Amir yang juga Menteri Hukum dan HAM itu.
Ia menambahkan segala keputusan di koalisi akan diputuskan langsung oleh Ketua Setgab, SBY. "Kan pimpinannya cuma satu, SBY. Ketua hariannya, Aburizal Bakrie, saya hanya sebagai Sekretaris," imbuh Amir.
Selain itu, kata dia, sampai saat ini belum ada pernyataan dari para mitra koalisi tentang nasib PKS di di koalisi. "Kalau ada pasti kita jelaskan. Kita sampaikan apa adanya," imbuh Amir.
Untuk nasib menteri PKS? Amir juga menyerahkan hal itu kepada SBY, sebagai salah satu hak preogratif Presiden. "Kewenangan hak prerogatif Presiden. Sejauh ini belum ada," tukas Amir. (Adi/Yus)
"Dia (PKS) sendiri yang membekukan, dia (PKS) sendiri yang mencairkan," kata Amir di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Namun, Amir mengatakan belum tahu ada komunikasi politik antara PKS dengan partai-partai yang tergabung dengan koalisi lainnya. Di dalam koalisi, sampai saat ini belum ada pembahasan tentang nasib PKS di koalisi.
"Belum ada lagi rapat membicarakan itu. Mungkin PKS justru lebih banyak informasi," kata Amir yang juga Menteri Hukum dan HAM itu.
Ia menambahkan segala keputusan di koalisi akan diputuskan langsung oleh Ketua Setgab, SBY. "Kan pimpinannya cuma satu, SBY. Ketua hariannya, Aburizal Bakrie, saya hanya sebagai Sekretaris," imbuh Amir.
Selain itu, kata dia, sampai saat ini belum ada pernyataan dari para mitra koalisi tentang nasib PKS di di koalisi. "Kalau ada pasti kita jelaskan. Kita sampaikan apa adanya," imbuh Amir.
Untuk nasib menteri PKS? Amir juga menyerahkan hal itu kepada SBY, sebagai salah satu hak preogratif Presiden. "Kewenangan hak prerogatif Presiden. Sejauh ini belum ada," tukas Amir. (Adi/Yus)