Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah atas kinerja menterinya yang dinilai lambat. Kemarahan SBY terkait kasus kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, dan harga daging sapi yang tak kunjung turun. Kemarahan SBY dinilai wajar.
"Kalau menteri lamban ya, Presiden kecewa wajar," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2013).
Tapi, kata Heri, sebaiknya SBY tidak hanya menegur menterinya yang bekerja lambat. Tapi juga mengambil tindakan tegas.
"Bila perlu mencopot menteri-menteri terkait yang lamban. Bukan hanya menegur, harus action. Sebab teguran Presiden, ternyata lamban juga dieksekusi oleh menteri," beber Heri.
Menurut Heri, lambannya menteri-menteri memberikan informasi kepada SBY merupakan bentuk buruknya manajemen komunikasi di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Menteri-menteri tidak menjalankan komunikasi yang baik kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Saya kira sudah berkali-kali Presiden kecewa dengan pola dan manajemen komunikasi yang dilakukan para menteri. Ini menunjukkan komunikasi di KIB tidak berjalan baik," kata Kepala Pusat Pengembangan Institusi Universitas Mercu Buana ini.
Mestinya, lanjut Heri, para menteri segera mengkoordinasikan kepada Presiden terkait berbagai kasus, sebab Presiden bertanggungjawab terhadap semua persoalan. Maka itu, SBY dinilai harus segera menata pola komunikasi para menteri.
Sebab, bukan kali ini saja persoalan pengelolaan komunikasi di kabinet terlihat buruk. Dalam kasus permohonan maaf SBY soal asap, juga bertolak belakang dengan menteri. "Ini juga contoh komunikasi yang nggak nyambung antara Presiden dengan pembantunya," tegas Direktur Political Communication Institute ini.
Dalam rapat mendadak di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur kemarin, SBY marah. Terutama soal kasus LP Tanjung Gusta dan stok daging sapi. (Ism)
"Kalau menteri lamban ya, Presiden kecewa wajar," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2013).
Tapi, kata Heri, sebaiknya SBY tidak hanya menegur menterinya yang bekerja lambat. Tapi juga mengambil tindakan tegas.
"Bila perlu mencopot menteri-menteri terkait yang lamban. Bukan hanya menegur, harus action. Sebab teguran Presiden, ternyata lamban juga dieksekusi oleh menteri," beber Heri.
Menurut Heri, lambannya menteri-menteri memberikan informasi kepada SBY merupakan bentuk buruknya manajemen komunikasi di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Menteri-menteri tidak menjalankan komunikasi yang baik kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Saya kira sudah berkali-kali Presiden kecewa dengan pola dan manajemen komunikasi yang dilakukan para menteri. Ini menunjukkan komunikasi di KIB tidak berjalan baik," kata Kepala Pusat Pengembangan Institusi Universitas Mercu Buana ini.
Mestinya, lanjut Heri, para menteri segera mengkoordinasikan kepada Presiden terkait berbagai kasus, sebab Presiden bertanggungjawab terhadap semua persoalan. Maka itu, SBY dinilai harus segera menata pola komunikasi para menteri.
Sebab, bukan kali ini saja persoalan pengelolaan komunikasi di kabinet terlihat buruk. Dalam kasus permohonan maaf SBY soal asap, juga bertolak belakang dengan menteri. "Ini juga contoh komunikasi yang nggak nyambung antara Presiden dengan pembantunya," tegas Direktur Political Communication Institute ini.
Dalam rapat mendadak di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur kemarin, SBY marah. Terutama soal kasus LP Tanjung Gusta dan stok daging sapi. (Ism)