Pengamat: Monitoring Monorel, DPRD DKI Tak Harus Bentuk Pansus

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menilai, pembentukan Pansus Monorel DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu upaya menghadang Jokowi melanjutkan proyek Monorel. Pasalnya, pembangunan monorel tidak menggunakan dana ABPD, melainkan dari swasta murni.

"Itu kan tidak pakai APBD. Kalau DPRD ingin melakukan monitoring terkait dasar hukum pembangunan monorel, kan bisa dilakukan seiring pembangunannya berjalan, tidak perlu dibentuk pansus," ujar Yayat di Jakarta, Kamis, (17/7/2013).

Yayat menjelaskan pansus dibentuk untuk mendapatkan hak bertanya bagi DPRD terhadap suatu program yang sedang dikerjakan Eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI. Namun, menurutnya, terbentuknya suatu pansus tak dapat dipungkiri adanya muatan politis untuk menyerang Jokowi-Ahok.

"Di DPRD sebelumnya bergaung hal interplasi, sekarang Pansus Monorel. Apakah ini untuk menghambat popularitas Jokowi. Jadi kalau gagal, bisa dikatakan, nah kan Jokowi gagal kan," katanya.

Ia pun mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk mengurungkan pembentukan pansus Monorel itu dan memperbaiki komunikasi dengan eksekutif agar bila ada suatu kebijakan tidak selalu berujung pembentukan Pansus ataupun pemakaian hal interplasi.

"DPRD memang punya hak monitoring, tapi tidak harus jadi pansus, itu berlebihan namanya. Mestinya dilakukan komunikasikan dengan lebih baik," katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sebelumnya mengatakan, pembentukan Pansus Monorel dimaksudkan agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Sebab, di kota-kota negara tetangga seperti Kuala Lumpur dan Sidney, proyek seperti walau awal dibiayai oleh swasta, namun akhrinya diambil alih oleh pemerintah.

"Jangan sampai monorel menggunakan dana APBD. Bisa saja, asal jangan pakai APBD. Karena negara besar lainnya mengangkat bendera putih, maka diambil alih oleh pemerintahnya," ujar pria yang akrab disapa Sani itu. (Ali)