MRT Mirip KRL, Ahok: Ngapain Gendeng Bikin PT MRT? DKI Aja Sok

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT akan segera memulai pembangunan mass rapid transit (MRT). Namun untuk mengelola pembangunan proyek MRT, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kehadiran PT MRT sebenarnya tak diperlukan. Secara teknis, MRT sama dengan kereta api listrik (KRL) yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Menurut saya tidak perlu ada PT MRT. Kenapa? Karena kereta sama MRT, sama nggak? Sama kok. Ngapain sih gendeng bikin PT MRT," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, sebelumnya Pemprov DKI hanya ingin membangun MRT dengan sistem subway (bawah tanah). Pemerintah pusat yang telah mengelola KRL pun akhirnya memberikan kewenangan pembangunan proyek MRT pada Pemprov DKI. Padahal seharusnya MRT bisa dikelola oleh PT KAI, karena secara teknis kedua alat transportasi massal ini hampir serupa.

Namun, karena telah direncanakan selama bertahun-tahun lamanya dan terlanjur terbentuknya PT MRT, akhirnya pasangan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok memutuskan untuk melanjutkan rencana ini.

"Itu karena DKI aja sok, mau musti punya. Akhirnya pemerintah pusat kasih," cetus Ahok.

"Saya dulu buat keputusan tidak perlu ada PT MRT. Tugaskan saja PT KAI yang kerjakan. Cuma karena ini udah terlanjur turun, ya sudah kami kerjakan," imbuhnya.

Namun, lanjut dia, Pemprov DKI tetap menempatkan 2 pejabat PT KAI dalam direksi PT MRT. Dengan langkah ini, Pemprov DKI berharap MRT dan KRL nantinya dapat terintegrasi. Rencananya, saat MRT mulai beroperasi nanti, kedua tiket transportasi berbasis rel itu akan disatukan. Sehingga masyarakat hanya menggunakan 1 tiket, tidak perlu lagi membelinya sebanyak 2 kali.

"Kita kalau bicara transportasi massal mesti terintegrasi. Ini loopline (jalur lingkar) punya PT KAI. Kami mau bikin MRT dari utara, selatan, timur, dan barat. Mau gabungin nggak service (pelayanan MRT dan KRL) segala macam?" ucapnya.

"Makanya kami putuskan, PT MRT direksinya 2 orang dari PT KAI. Harus digabung pengelolanya, 1 tiket," pungkas Ahok. (Ndy/Sss)