Jelang akhir tahun, Kejaksaan Agung kembali mengelar Rapat Kerja Nasional di Puncak Bogor, Jawa Barat, 25-29 November 2013 untuk membahas evaluasi kerja 2013 dan membuat rencana kerja untuk 2014 mendatang. Namun, pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai Rakernas Kejagung tidak bermanfaat.
Menurutnya, Rakernas seharusnya dapat dilakukan di awal tahun. Pasalnya, Raker di luar kota bukanlah hal yang hebat.
"Apalagi dilakukan di akhir tahun, jadi tidak ada faedahnya. Apa sih yang mereka bisa lakukan 1 bulan ini. Seharusnya dilakukan awal tahun. Ini satu hal yang tidak urgensial saya kira ya," kata Margarito di Jakarta, Senin (25/11/2013).
Seharusnya, Ia menuturkan Kejagung lebih memberikan perhatian untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi di akhir tahun yang tidak maksimal.
"Mestinya mereka care terhadap penyelesaian kasus. Saya tahu mereka tidak punya greget, tidak fokus dalam upaya dalam memulihkan mental kinerja jaksanya," kata Margarito.
Namun, ia tidak mau menduga-duga apakah kegiatan Raker itu dimungkinkan adanya penyelewengan anggaran.
"Sulit saya menduga ada penyimpangan, saya tidak bisa mengatakan itu," imbuh Margarito.
Ia menambahkan untuk menelusuri adanya penyelewengan anggaran di Kejagung dan KPK bisa masuk menyelidikinya harus ada laporan dari masyarakat.
"Oh bisa, kalau KPK begitu bisa (telusuri). Tapi tentu saja kalau mereka harus punya alasan, kalau anda bicara berhak ya KPK berhak. Misal dari laporan masyarakat atau KPK melihat ada penyimpangan pemborosan anggaran. 2 Hal itu cukup beralasan untuk KPK masuk," imbunya.
Kejagung Libur
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untun Arimuladi mengatakan saat ini seluruh pejabat eselon I dan II Kejagung dan seluruh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia tengah mengelar Rapat Kerja Nasional di Puncak. Selama penyelenggaran Rakernas 5 hari itu, Kejagung tidak beroperasi seluruh kegiatan penyelidikan korupsi diliburkan.
"Hari ini semua sibuk menuju raker di Cipanas," tukas Untung. (Adi)
Menurutnya, Rakernas seharusnya dapat dilakukan di awal tahun. Pasalnya, Raker di luar kota bukanlah hal yang hebat.
"Apalagi dilakukan di akhir tahun, jadi tidak ada faedahnya. Apa sih yang mereka bisa lakukan 1 bulan ini. Seharusnya dilakukan awal tahun. Ini satu hal yang tidak urgensial saya kira ya," kata Margarito di Jakarta, Senin (25/11/2013).
Seharusnya, Ia menuturkan Kejagung lebih memberikan perhatian untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi di akhir tahun yang tidak maksimal.
"Mestinya mereka care terhadap penyelesaian kasus. Saya tahu mereka tidak punya greget, tidak fokus dalam upaya dalam memulihkan mental kinerja jaksanya," kata Margarito.
Namun, ia tidak mau menduga-duga apakah kegiatan Raker itu dimungkinkan adanya penyelewengan anggaran.
"Sulit saya menduga ada penyimpangan, saya tidak bisa mengatakan itu," imbuh Margarito.
Ia menambahkan untuk menelusuri adanya penyelewengan anggaran di Kejagung dan KPK bisa masuk menyelidikinya harus ada laporan dari masyarakat.
"Oh bisa, kalau KPK begitu bisa (telusuri). Tapi tentu saja kalau mereka harus punya alasan, kalau anda bicara berhak ya KPK berhak. Misal dari laporan masyarakat atau KPK melihat ada penyimpangan pemborosan anggaran. 2 Hal itu cukup beralasan untuk KPK masuk," imbunya.
Kejagung Libur
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untun Arimuladi mengatakan saat ini seluruh pejabat eselon I dan II Kejagung dan seluruh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia tengah mengelar Rapat Kerja Nasional di Puncak. Selama penyelenggaran Rakernas 5 hari itu, Kejagung tidak beroperasi seluruh kegiatan penyelidikan korupsi diliburkan.
"Hari ini semua sibuk menuju raker di Cipanas," tukas Untung. (Adi)