Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Rano Karno Dijegal, Fraksi PDIP Siapkan Hak Interpelasi

Fraksi PDIP Banten akan menyiapkan hak interpelasi jika nantinya penetapan Rano Karno sebagai Plt Gubernur Banten ada penolakan.

oleh Liputan6 diperbarui 22 Des 2013, 22:14 WIB

Diterbitkan 22 Des 2013, 22:14 WIB

Rencana penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten terhadap Wakil Gubernur Rano Karno dikabarkan mendapat penolakan. Tetapi hal ini segera disanggah Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, Agus R Wisas. Dia menyatakan bagaimanapun Plt akan tetap jatuh ke Wagub Banten Rano Karno.

"Saya tidak mau diperintah dari balik jeruji. Saya akan melakukan hak interpelasi," tutur politisi PDI Perjuangan ini di Hotel Le Dian, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Banten, Minggu (22/12/2013).

Menurutnya tidak ada yang bisa melarang Rano menjadi pelaksana tugas, karena konstitusi mengamanatkan bahwa jika gubernur berhalangan, maka wakilnya yang menggantikan.

Terkait pengajuan hak interpelasi anggota dewan untuk menyikapi kondisi Banten, dirinya menyatakahan hak interpelasi cukup dimintakan 2 fraksi. Dia juga meyakini bahwa Partai Golkar akan mendukung PDIP, karena pada saat Ratu Atut maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Banten, itu sudah satu paket dengan Rano Karno.

Mengenai apakah Rano Karno pantas memimpin Banten, Agus menyatakan pantas dan layak. Karena Rano sudah berpengalaman sewaktu menjadi Wakil Bupati Tangerang. Selain itu ada PDI Perjuangan, Golkar, dan partai-partai pendukung lainnya yang siap mendukung Rano.

"Bu Atut juga harus legowo, jangan membuat gonjang ganjing di Banten. Kan nggak mungkin gubernur megang handphone dan telepon SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," tuturnya menutup pembicaraan.

Kabar adanya penolakan terhadap Rano Karno awalnya dipaparkan juru bicara keluarga Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta. "Ada beberapa telepon yang mengajak saya gabung untuk menolak Rano, karena dia bukan asli Banten," tuturnya.