Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta Diharapkan Lanjut di Era Presiden Prabowo

Program terkait pembelian motor lisrik dengan subsidi sebesar Rp 7 juta. Insentif yang diberikan oleh pemerintah diyakini bisa meningkatkan pangsa pasar roda dua bertenaga baterai

oleh Arief Aszhari diperbarui 24 Agu 2024, 14:50 WIB

Diterbitkan 24 Agu 2024, 14:49 WIB

Ilustrasi Motor Listrik. Subsidi atau insentif Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik diharapkan bisa berlanjut, di era kepemimpinan Presiden Prabowo. (Arief/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah saat ini terus mendorong peralihan penggunaan kendaraan listrik. Salah satunya, adalah dengan memberikan berbagai insentif atau subsidi, baik untuk mobil maupun motor ramah lingkungan tersebut.

Salah satunya, adalah program terkait pembelian motor listrik dengan subsidi sebesar Rp 7 juta. Insentif yang diberikan oleh pemerintah diyakini bisa meningkatkan pangsa pasar roda dua bertenaga baterai, meskipun memang hingga saat ini belum berjalan maksimal.

Dijelaskan Rian Ernest, Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) mengatakan, pihaknya berharap insentif atau subsidi motor listrik Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik bisa berlanjut, di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Pasalnya, para pelaku usaha ini sudah terbiasa dengan sistem rembursement-nya.

"Publik juga sudah melihat ada insentif Rp 7 juta ini. Kalau tiba-tiba disetop ya momentumnya menjadi hilang," jelas Rian, saat ditemui The Energy Building, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Rian Ernest juga mengatakan, pihaknya akan tetap berkomunikasi dengan baik oleh pemerintah, dan salah satunya adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk melanjutkan program insentif Rp 7 juta untuk motor listrik.

Selain itu, ia juga berharap kepada pemerintah untuk mempertinbangkan kebijakan lain salah satuny memberikan edukasi publik tentang kendaraan listrik, memperluas zona emisi rendah, serta mengevaluasi subsidi BBM berjenis Pertalite.

"Kalau pemerintah bisa mengalihkan sebagian subsidi Pertalite itu ke industri EV, khususnya roda dua, menurut kami ini akan lebih oke mengurangi emisi, sekaligus mendorong industri lokal terus tumbuh," tukasnya.

Indonesia Jangan Hanya Jadi Konsumen di Era Kendaraan Listrik

Jumlah Kendaraan Listrik di Indonesia Capai 133.225 Unit

Pegawai gerai memberikan penjelasan kepada calon pembeli kendaraan bermotor listrik di Jatinegara, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) resmi menggelar AEML Knowladge Exchange Forum (AKEF) 2024. Gelaran yang bertajuk Navigating The EV Ecosystem and Financing Innovations In Indonesia, ini turut dihadiri oleh perwakilan dari lembaga pemerintah, industri swasta, akademisi, mitra pembangan dan lembaga keungan.

Penyelenggaraan AKEF 2024 selaras dengan fakta bahwa penjualan kendaraan listrik di Indonesia tumbuh signifikan dari tahun 2022 ke 2023, sebesar 262 persen untuk motor listrik dari 17,198 menjadi 62,409 dan 43 persen untuk mobil listrik dari 8,562 di 2022 menjadi 12,248 di 2023.

Besarnya potensi tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh daya tarik kendaraan listrik dalam meminimalisir pencemaran udara, namun juga peluang penghematan dari segi bahan bakar.

Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyambut baik wadah diskusi antar industri seperti AEML Knowledge Exchange Forum (AKEF) 2024 ini yang dapat memberikan masukan positif guna mencapai target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal.

"Sebagai rangkaian dari perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, hasil dari AEML Knowledge Exchange Forum juga akan menjadi masukan terhadap hasil dari ISF 2024," jelas Rachmat, di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (22/8/2024).