PPP Ragu Gatot Bisa Dongkrak Elektabilitas Jika Jadi Capres Jokowi

PPP tak yakin Gatot Nurmantyo bisa dongkrak perolehan suara dari kalangan umat Islam jika berpasangan dengan Jokowi di Pilpres 2019.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 05 Apr 2018, 10:05 WIB
Diterbitkan 05 Apr 2018, 10:05 WIB
20161213-Nurmantyo-JT1
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak yakin mantan Panglima TNI Jenderal TNI (purnawirawan) Gatot Nurmantyo bisa mendongkrak elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi, jika dipasangkan menjadi cawapres mantan Gubernur DKI itu di Pemilihan Presiden 2019.

"Masih dipertanyakan apakah akan menambah elektabilitas dari sisi umat Islam, jika misalnya menjadi pasangan Pak Jokowi. Sebab elektabilitas di mainstream umat Islam tidak tergantung cawapresnya Pak Gatot atau bukan," ucap Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Menurut Arsul, kehadiran Gatot sekarang ini hanya diasumsikan seolah-olah menjadi capres yang melawan Jokowi, sehingga banyak diidolakan.

"Mainstream Islam itu kan NU dan Muhammadiyah. Pak Gatot itu kemudian ditokohkan, diidolakan itu karena diasumsikan akan menjadi capres yang berlawanan dengan Pak Jokowi. Bahwa ada di Muhammadiyah ada di NU, iya ada. Tapi kan mayoritas tidak," jelas Arsul.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kendaraan Politik

Serah terima jabatan Panglima TNI
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Sabtu (9/12). Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari TNI AU. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi mennyebut, Gatot harus lebih dulu memiliki kendaraan politik untuk maju di Pilpres 2019, sehingga bisa dinilai layak atau tidak.

"Sebelum layak atau tidak, yang perlu dipastikan kendaraannya apa. Karena orang baru bisa dinilai setelah dapat kendaraan (parpol). Dan kita hanya menilai kontestan yang ikut, bukan yang enggak ikut," pungkas Romi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya