Bahlil Tegaskan Beli Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Harus Pakai KTP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa masyarakat tetap harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) saat membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer. Hal ini, kata dia, agar distribusi gas elpiji 3 kg tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kilo ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana. Itu maksudnya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dia ingin masyarakat dapat membeli gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang murah dan terjangkau. Pasalnya, selama ini banyak pengecer yang menjual gas elpiji 3 kilogram dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran, karena kita itu subsidinya itu Rp87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon (tabung gas) itu per tangki itu maksimal harganya sebenarnya di angka Rp18.000-Rp19.000. Udah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up itu udah paling jelek Rp20.000, udah jelek banget lah," ucap Bahlil.

"Tapi apa yang terjadi, harga (elpiji 3 kilogram) kita itu ada yang Rp25.000 sampai Rp30.000 ribu. Artinya subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran, itu satu dari sisi harga," sambung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil sempat mengeluarkan kebijakan pengecer dilarang menjual gas elpiji 3 kilogram. Usai kebijakan ini menuai polemik masyarakat, pengecer sudah diperbolehkan kembali menjual gas elpiji 3 kilogram.

Hal ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar subsidi gas elpiji tepat sasaran, namun juga tak langka di masyarakat. Sehingga, pengecer akan dinaikkan menjadi sub pangkalan elpiji 3 kilogram.

"Perintah Bapak Presiden kepada kami baik tadi malam tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun atas perintah bapak presiden pengecer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan," tutur Bahlil.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta Mengeri ESDM Bahlil Lahadalia agar memberi izin pengecer gas LPG 3 kg untuk aktif berjualan kembali. Hal itu menanggapi polemik kelangkaan penjulan gas melon.

.

"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dasco menyebut rencana pengecer-pengecer menjadi sub pangkalan akan dilakukan secara bertahap.

"Sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar perhari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan," kata dia.

Dasco menegaskan pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan dari Prabowo.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," kata dia.

Selain itu Dasco menegaskan stok LPG aman dan tak pernah langka. "Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," kata dia