Timses Jokowi: Program Rumah DP 0 Rupiah Bukan Kebijakan Politis

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan kebijakan rumah dengan skema pembayaran down payment (DP) 0 rupiah untuk ASN, TNI, dan Polri. Namun, langkah ini disorot sebagian kalangan sebagai .

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menegaskan, langkah ini murni untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, pihak yang menuduh hal ini untuk pencitraan adalah orang-orang yang selalu mencari kesalahan dari pemerintahan Jokowi.

"Ketika Pak Jokowi atau pemerintahannya dianggap belum memenuhi janjinya, maka mereka berteriak mengklaim Pak Jokowi melakukan kebohongan karena tidak memenuhi janjinya pada kampanye Pilpres 2014. Sebaliknya, ketika Pak Jokowi melakukan proses apa yang dijanjikannya, itu dianggap politis atau pencitraan," tutur Arsul saat dihubungi wartawan, Jumat (9/11/2018).

Sementara itu, kebijakan rumah DP 0 rupiah ini juga dinilai mirip dengan apa yang cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno lakukan saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Arsul menanggapi, tidak ada yang salah dengan mengangkat sebuah konsep atau kebijakan yang sama selama itu baik untuk rakyat.

"Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0 rupiah untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil, jadi kalau kemudian memang applicable, why not kemudian diadopsi?" tandas Arsul.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga mengatakan Jokowi secara nyata telah merealisasikan skema DP 0 persen. Dia mengatakan, bukan meniru apa yang dilakukan Anies.

"Jadi tujuannya memang untuk kesejahteraan pegawai negeri dan kesejahteraan tentara bukan menirunya untuk memudahkan akses bagi mereka untuk mendapatkan rumah yang baik dan cepat," ujar Arya di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Arya tak khawatir program tersebut dituding meniru Anies Baswedan. Meski keduanya dalam politik saling berseberangan. Malah, hal tersebut menunjukkan sesuatu yang baik karena pemerintah pusat mendukung program di daerah.

"Jangan karena beda pandangan politik kita tolak," pungkasnya.