Hadapi Debat Cawapres, Sandiaga Konsultasi ke Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengungkapkan, dia sudah mulai menyiapkan dan menerima masukan materi untuk menjalankan debat cawapres pada 17 Maret 2019. Salah satunya, Sandiaga berkonsultasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya sempat diskusi dan makan siang dengan Pak Anies. Dan Pak Anies juga menyampaikan pokok-pokok pikirannya karena waktu kita di DKI sama-sama berjuang, beliau juga Menteri Pendidikan," ujar Sandiaga di Roemah Djoeang Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Sandi mengatakan, dalam pembahasannya dengan Anies hal paling utama yang akan diperjuangkannya dalam sektor pendidikan adalah perbaikan sistem.

"Hal yang paling utama yang ingin kita perbaiki adalah sistem pendidikan. Dan sektor pendidikan yang ada di DKI ini yang sudah mulai pelan-pelan diperbaiki di DKI. Alhamdulillah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke mahasiswa, kami punya terobosan di DKI," terangnya.

Namun, kata Sandi, di DKI Jakarta tak bisa disamakan dengan daerah lain. Namun, kata dia, DKI bisa dijadikan sebagai batu pijakan untuk mendesain pendidikan secara nasional.

Tak hanya itu, Sandi juga turut menyoroti nasib guru honorer yang saat ini banyak belum mendapatkan perhatian yang layak. Salah satunya yang tak kunjung diangkat jadi PNS. Sandiaga akan mengubah regulasi supaya guru honorer di atas 35 tahu bisa berstatus abdi negara dengan dasar keadilan.

"Mereka harus dikembalikan rasa keadilannya. Mereka sudah bertahun-tahun, ada yang sampai puluhan tahun mengabdi tapi tidak ada peningkatan kesejahteraannya dan peningkatan statusnya. Jadi hampir tiap kunjungan kami lakukan di 1.200 lebih lokasi kunjungan yang kami lakukan guru-guru honorer menjerit karena mereka tidak diperlakukan secara adil," kata Sandi.

Selain dengan Anies, Sandiaga juga bertemu dengan guru besar ekonomi di Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono dan istrinya Meutia Hatta kemarin. Sandi mengaku mendapat masukan dari kedua Guru Besar UI tersebut mengenai kehidupan berbangsa, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan.

"Saya bertekad menumbuhkan koperasi menjadi unicorn koperasi (Unikop) yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta," pungkas Sandiaga.

Debat ketiga akan diselenggarakan pada 17 Maret 2019 di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat. Debat tersebut bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Lukman Edy mengatakan, TKN sudah mengusulkan agar tidak ada pengurangan jumlah penonton untuk debat ketiga Pilpres 2019.

Menurutnya, TKN justru meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyelenggara debat, serta petugas bertindak tegas untuk mengantisipasi kegaduhan.

"Debat pertama tertib karena moderator bisa langsung melihat penonton. Mana yang ribut, penonton bisa ditegur. Debat kedua, moderator membelakangi, jadi itu kami minta KPU koreksi. Kalau misal set tetap moderator membelakangi penonton, harus ada petugas lain yang memantau dinamika penonton," tukas Lukman di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

"Jadi esensinya di situ, menata ketertiban di dalam pendukung, bukan mengurangi penonton," lanjutnya.

Lukman mengatakan, seharusnya penyelenggara dan pengawas debat tegas dalam mengatasi keributan penonton seperti pada debat pertama. Ia menilai, Ira Koesno dan Imam Priyono sebagai moderator debat pertama sudah menjadi contoh tegas yang baik.

"Mereka tegas. Nggak boleh yel-yel, nanti kalau off air baru. Itu kan tertib," ujarnya.

Meski begitu, KPU telah memutuskan untuk mengurangi jumlah penonton pada debat ketiga Pilpres 2019. KPU hanya akan mengundang 75 orang pendukung dari masing-masing kandidat untuk menonton debat secara langsung.

Selain itu, KPU juga mengundang 300 orang dari kalangan umum. Totalnya, tamu undangan yang akan menonton langsung debat ketiga Pilpres 2019 hanya berjumlah 450 orang.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka