Soal Instruksi Megawati yang Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat, Dasco: Urusan Mendagri

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk tidak mengikuti acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Dasco, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Biarkan itu urusan Pak Mendagri. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara," ujar Dasco singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

Meskipun demikian, Sufmi Dasco enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait instruksi Megawati yang baru saja dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah dari PDIP yang baru saja dilantik untuk membatalkan keikutsertaan pada acara retret kepala daerah di Magelang yang akan diselenggarakan beberapa hari mendatang.

Hal tersebut disampaikan Megawati merespons penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana tertuang dalam surat resmi DPP Partai bertandatangan pada Kamis 20 Februari 2025.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian sebagian isi surat tersebut.

Terkait hal tersebut, Juru bicara DPP PDIP Guntut Romli menkonfirmasi kebenaran  surat tersebut.

"Benar," kata dia saat dikonfirmasi.

Berikut isi lengkap Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP:

Nomor Lampiran 7294 / IN/DPP/ II/ 2025Perihal : Instruksi Harian Ketua Umum

Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia di-Tempat masing-masingMerdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partal, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIPerjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024Ketua Umum,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI