Hasto PDIP Dorong KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Jangan Intervensi!

Liputan6.com, Jakarta - Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait menanggapi penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maruarar mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua warga harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Ya kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu juga menanggapi pernyataan Hasto yang mendorong agar KPK berani memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Maruarar meyakini aparat penegak hukum memahami tugasnya masing-masing.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga temen-temen di kepolisian, di kejaksaan, dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata politikus yang akrab disapa Ara ini.

Dia menyampaikan, pemerintah, DPR RI, dan lembaga hukum memiliki kewenangan masing-masing. Untuk itu, dia meminta agar tak ada intervensi ke lembaga hukum maupun eksekutif dan legislatif.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum, kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari manapun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," tutur Maruarar.

Sementara terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kadernya menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret kepala daerah, Maruarar enggan berkomentar. "No comment," katanya singkat.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Adapun, Hasto diduga ikut terlibat dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (HM) dan perintangan penyidikan.

Di momen penahanan inilah, Hasto langsung menyinggung Joko Widodo (Jokowi) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI ini.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," tutur Hasto di Gedung KPK, Kuningan , Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Dalam pemeriksaannya sebagai tersangka, dia menyebut telah kooperatif menjalani proses hukum di lembaga antirasuah tersebut. Bahkan, Hasto pun memuji sikap profesional penyidik KPK yang nencecarnya dengan 62 pertanyaan.

"Penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif, 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkracht, sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu," jelas Hasto.

Dia pun menerima penahanan yang dilakukan oleh KPK. Hasto menyatakan tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang ke depannya.

"Karena itu lah sejak awal saya katakan, bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang," Hasto menandaskan.