Respons Jokowi soal Hasto PDIP Dorong KPK Periksa Keluarganya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Ia tidak mempersilakan KPK untuk memeriksanya jika ada bukti hukumnya.

"Kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Sudah sering pernyatan seperti itu, masa diulang ulang terus. Kalau ada fakta hukum, bukti hukum silakan," kata Jokowi di Solo, dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (HM) dan perintangan penyidikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ tutur Hasto di Gedung KPK, Kuningan , Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Hasto menyatakan telah secara kooperatif menjalani proses hukum di KPK. Dia turut memuji sikap profesional dari penyidik yang melontarkan 62 pertanyaan kepadanya.

“Penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif, 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkracht, sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” jelas dia.

Hasto menerima penahanan yang dilakukan oleh KPK. Dia menyatakan tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang ke depannya.

“Karena itu lah sejak awal saya katakan, bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” Hasto menandaskan.

Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait menanggapi penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maruarar mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua warga harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Ya kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu juga menanggapi pernyataan Hasto yang mendorong agar KPK berani memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Maruarar meyakini aparat penegak hukum memahami tugasnya masing-masing.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga temen-temen di kepolisian, di kejaksaan, dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata politikus yang akrab disapa Ara ini.

Dia menyampaikan, pemerintah, DPR RI, dan lembaga hukum memiliki kewenangan masing-masing. Untuk itu, dia meminta agar tak ada intervensi ke lembaga hukum maupun eksekutif dan legislatif.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum, kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari manapun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," tutur Maruarar.