Jokowi: Jangan Sampai Gunakan Politik Identitas dan SARA di Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan calon kepala daerah tidak menggunakan politik identitas dan SARA dalam Pilkada 2020. Dia mengatakan harus ada ketegasan bagi yang melanggar, sebab politik identitas dapat membahayakan persatuan Indonesia.

"Kita tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA. Karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," sambung dia.

Jokowi meminta para peserta Pilkada 2020 bertanding melalui program dan gagasan yang dimiliki. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk mencari rekam jejak para calon kepala daerah sebelum memilih.

"Kita juga harus mendorong masyarakat mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, pemimpin terbaik," kata Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain itu, Jokowi meminta penyelenggara Pilkada 2020 bekerja keras menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas, netralitas, profesionalitas dan transpransi. Hal ini untuk menjaga stabilitas politik

"Penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pilkada yang kita lakukan," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemungutan suara mulanya akan digelar pada 23 September 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.