Jusuf Kalla Tak Setuju dengan Wacana Munaslub Partai Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK tidak setuju terkait dengan adanya wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar.

"Sangat tidak setuju. Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar. Mau evaluasi apalagi. Golkar agak telat atau sangat tergantung pada penguasa untuk tentukan koalisinya," kata Jusuf Kalla usai kegiatan seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang digelar Puskapol UI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Siap berani Golkar berdiri sendiri. Semua partai tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai harus mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," sambung dia.

Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 ini ingin, agar siapa pun yang memakai bendera Golkar untuk dapat bersatu. Karena, apabila ada perpecahan maka tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024.

"Siapapun orang Golkar bersatulah, jangan dalam situasi-situasi krisis ini. Bagaimana bisa menang kalau pecah. Airlangga sudah diberikan mandat, masa mau dipecah lagi. Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit. Siapapun yang pahami itu, ini soal organisasi harus bersatu," ujarnya.

Menurut dia, jika tidak ada perpecahan dan bersatu, maka Golkar akan menang baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

"Kalau Pak Airlangga tidak terpilih, siapa sih yang memastikan siapa yang terpilih. Yang penting terpilih dalam artian legislatif dan eksekutifnya kalau kita bersatu. Baru mau penyusunan pecah begini. Orang yang bicara itu semuanya bicara sama saya. Bersatu aja belum tentu, menang apalagi tidak bersatu," ungkapnya

"Tidak ada yang angkat suara Golkar dalam kondisi ini. Sebenarnya semua orang sudah tentukan pilihannya. Sudah 80 persen. Di kampanye itu tinggal 20-30 persen. Tidak banyak lagi," pungkas Jusuf Kalla.

Sementara itu, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," tutur Doli saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7/2023).

Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegas Doli.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com