Soal Gibran Dinilai Tak Layak Jadi Cawapres, Rosan: Semua Kritik Kami Tampung

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei Charta Politika merekam respons publik terhadap pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 48,9 persen responden menilai Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi bakal calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menampung kritikan dari semua pihak baik itu pedas maupun menyenangkan.

"kita kan saya kembali ingatkan kita ini pesannya Pak Prabowo Mas Gibran selalu positif, semua masukan baik itu baik itu masukan yang menyenangkan, kurang menyenangkan, semua kita tampung," kata Rosan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Rosan menyebut, masukan dari semua pihak menjadi perbaikan dari TKN. Kata dia, pihak Prabowo-Gibran akan berusaha menjadi lebih baik.

Menurutnya, penyampaian kritik diutarakan dengan cara bermacam-macam, ada yang marah-marah maupun bermulut manis.

"Itu semua inputan masukan, kalau saya tidak ada yang tidak bagus, hanya beda saja penyampaiannya, ada orang yang menyampaikannya manis manis, ada orang yang sambil marah marah, ada orang yang menyampaikannya sambil ngomel-ngomel," ujarnya.

"Tapi mungkin niat mereka semua baik, jadi dari kami menerima semua masukan apapun bentuknya dan kami berterima atas semua masukan itu semua," pungkasnya.

Hasil survei Charta Politika merekam respons publik terhadap pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 48,9 persen responden menilai Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi bakal calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Sebanyak 38,2 persen menilai pantas dan 12,9 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

"Sebanyak 48,9 persen responden menilai Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi calon Wakil Presiden 2024," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat rilis survei secara daring, Senin (6/11).

Dari responden yang menilai Gibran tidak pantas menjadi cawapres, alasan terbesar penolakannya karena dianggap terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik.

Jumlah yang menyuarakan hal itu sebanyak 55,4 persen.

"Dari jumlah tersebut, mayoritas menilai bahwa Gibran masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik," jelas Yunarto.

Alasan kedua Gibran ditolak karena dinilai ayahnya, Presiden Joko Widodo melakukan praktik politik dinasti. Jumlahnya mencapai 26,7 persen.

Alasan ketiga putra Presiden Jokowi itu ditolak menjadi cawapres karena dinilai ayahnya menyalahgunakan kekuasaan. Sebesar 12,4 persen responden menyuarakan hal tersebut.

Alasan terakhir, sebesar 3,2 persen responden menolak Gibran karena ambisius dan tidak punya loyalitas terhadap partai politik atau organisasi.

Sementara responden yang tidak menjawab atau tidak tahu 2,3 persen.

Charta Politika menggelar survei tatap muka pada 25-31 Oktober 2023. Jumlah sampel diambil sebesar 2400 responden dengan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error 2 persen.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com