Ketum Badko HMI Jabodetabeka-Banten Ajak Pemuda dan Mahasiswa Jadi Pendingin Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten, M Adhiya Muzakki mengajak seluruh stakeholder masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa untuk menjadi penengah sekaligus pendingin di Pemilu 2024 mendatang.

Menurut dia, Pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang tensinya kian panas antar pendukung masing masing capres dan cawapres.

Antar pendukung saling serang menyerang satu sama lain, bahkan fitnah saling bermunculan di media massa dan media sosial.

"Mendekati Pemilu, tensinya makin panas. Saling serang dan saling fitnah di media sosial. Ini yang membuat kita khawatir," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).

Adhiya menilai, fenomena itu terjadi lantaran masyarakat kita masih minim literasi dan cenderung mudah termakan hoaks.

Menurut dia, tak ingin pesta demokrasi ini dinodai dengan perpecahan dan kerusuhan.

Karenanya, Adhiya meminta kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa sebagai kaum terdidik untuk menjadi penengah sekaligus pendingin di tengah panasnya tensi Pemilu 2024.

"Kita, mahasiswa dan pemuda harus menjadi penengah sekaligus pendingin di tengah panasnya tensi Pemilu," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Adhiya beserta pihaknya akan mensosialisasikan sekaligus menggaungkan narasi Pemilu damai, tanpa hoaks dan provokasi. Bagi Adhiya, persatuan lebih penting di atas apapun.

"Jangan sampai persatuan kita terpecah belah hanya karena hajat 5 tahun sekali," tegasnya.

Lebih lanjut, Adhiya menuturkan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi.

Sebagaimana pesta pada umumnya, semua masyarakat harus senang, gembira, dan bahagia.

"Masa orang pesta rusuh. Harus senang, gembira, dan bahagia dong," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.