Pakar: Jangan Cemari Pilkada dengan Politisasi Bansos

Dia berharap tidak ada intervensi penguasa melalu praktek berbagi bantuan sosial (bansos) atau pun politik uang.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 20 Okt 2024, 12:57 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2024, 12:01 WIB
Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik)
Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berharap Pilkada 2024 akan menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang berkualitas, sesuai harapan rakyat.

Oleh karena itu, dia berharap tidak ada intervensi penguasa melalu praktek berbagi bantuan sosial (bansos) atau pun politik uang.

“Demokrasi itu benar-benar bisa menghasilkan pemimpin daerah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kalau dilakukan dengan bansos ya bukan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, bukan pemimpin yang baik. Kalau pun menang karena memberikan sesuatu kepada pemilih, kepada rakyat,” kata Ujang dalam keterangan diterima, seperti dikutip Minggu (20/10/2024).

Ujang pun meminta, masyarakat bisa melapor bila menemukan potensi tindakan kecurangan Pilkada ke Bawaslu. Dia percaya, peran serta masyarakat sangat berpengaruh besar untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas di daerah, termasuk Kalteng.

“Bukan hanya menunggu laporan tapi juga diselidiki, diinvestigasi, dicari, siapa-siapa pelakunya dan dibawa ke ranah hukum,” desak Ujang.

Kerusakan Moral

Ujang mewanti, kalau tidak maka akan menjadi kerusakan moral dan kerusakan dalam Pilkda karena semuanya diam, cuek, dan tidak peduli.

“Bawaslu punya kewenangan untuk itu, jadi ya harus dicari siapa yang melakukan, diinvestigasi kalau benar melakukan ya dibawa ke ranah hukum dan diberikan sanksi,” Ujang menandasi.

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya