Raja Charles III Tak Perpanjang Jaminan Kerajaan untuk Cadbury dan Unilever Setelah Berlaku Beberapa Abad

Liputan6.com, Jakarta - Raja Charles III mengakhiri jaminan kerajaan untuk Cadbury dan Unilever, yang memiliki merek termasuk Marmite dan Ben & Jerry's. Jaminan yang diberikan pada merek dan perusahaan tersebut merupakan pengakuan sebagai pemasok dan memungkinkan mereka memasang lambang kerajaan pada kemasan mereka.

Kabar berakhirnya jaminan untuk kedua merek populer di dunia itu disampaikan setelah Charles mengumumkan set kedua jaminan masa pemerintahannya pada akhir minggu lalu. Raja Inggris itu memperbarui jaminan untuk sejumlah perusahaan, termasuk Heinz, Nestle, dan John Lewis, sedangkan Ratu Camilla menunjuk tujuh pemegang jaminan baru, termasuk penata rambut Jo Hansford dan desainer topi Philip Treacy.

Mengutip CNN, Selasa (24/12/2024), daftar yang dirilis itu tidak memasukkan nama produsen cokelat Inggris Cadbury yang telah memegang dokumen itu sejak era pemerintahan Ratu Victoria di abad 19. Begitu pula dengan merek FMCG asal Inggris, Unilever.

Sesuai protokol kerajaan, tidak ada alasan dikemukakan terkait penghentian jaminan untuk kedua merek tersebut. Namun, baik Unilever maupun perusahaan induk Cadbury, Mondelez, dikritik pemerintah Ukraina karena terus berbisnis di Rusia setelah invasi militer pada 2022.

Keputusan Charles diumumkan enam bulan setelah kelompok aktivis B4Ukraine mengirim surat terbuka pada Juni 2024 yang isinya mendesak raja mencabut jaminan mereka, walau tidak ada bukti bahwa itulah alasan pencabutan jaminan tersebut. Kelompok tersebut mengatakan, "Keberadaan dan dukungan finansial yang berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan ini di Rusia hanya akan memperpanjang perang brutal melawan Ukraina."

"Meski kami kecewa jadi salah satu dari ratusan bisnis dan merek lain di Inggris yang tidak mendapat waran (jaminan) baru, kami bangga telah memegangnya sebelumnya, dan kami sepenuhnya menghormati keputusannya," demikian pernyataan Mondelez. 

Sementara, Unilever mengatakan, "Kami sangat bangga dengan sejarah panjang merek kami dalam memasok rumah tangga kerajaan dan waran yang telah mereka terima selama ini, yang terakhir kali oleh Yang Mulia Ratu Elizabeth II."

Menurut situs web keluarga kerajaan, jaminan "mungkin tidak diperbarui jika kualitas atau pasokan untuk produk atau layanan tidak mencukupi, sejauh menyangkut Rumah Tangga Kerajaan yang relevan." Unilever mengatakan pada Oktober 2024 bahwa mereka telah menyelesaikan penjualan anak perusahaan Rusia mereka pada produsen lokal Arnest Group, mengakhiri kehadiran mereka di negara itu.

Sementara, Mondelez memiliki tiga pabrik di Rusia, menjual kue dan makanan ringan mereka di sana meski ada boikot dan seruan dari karyawan, investor, dan aktivis agar perusahaan tersebut berhenti. Tahun lalu, perusahaan tersebut mengatakan akan membuat bisnis mereka "mandiri" di Rusia, dengan membangun rantai pasokan sendiri.

Sementara, kelompok anti-monarki mengklaim biaya sebenarnya yang harus ditanggung para pembayar pajak untuk mendanai keluarga Kerajaan Inggris mencapai sekitar 510 juta poundsterling atau sekitar Rp10,33 triliun (asumsi kurs poundsterling terhadap rupiah di kisaran 20.261). Jumlah itu jauh lebih besar dari dana resmi sebesar 86 juta pound sterling atau sekitar Rp1,7 triliun yang berasal dari Sovereign Grant atau dana hibah dari Pemerintah yang diberikan pada Kerajaan Inggris.

Kelompok bernama Republik tersebut menyebut jumlah lebih besar ini mencakup faktor-faktor lain, seperti keamanan yang tidak dihitung dalam Sovereign Grant yang diperkirakan menghabiskan sekitar 150 juta poundsterling atau setara Rp3,03 triliun. Mereka juga menambahkan biaya seperti pendapatan yang hilang dari aset komersial.

"Bagaimana kita bisa bicara tentang memotong tunjangan bahan bakar untuk musim dingin sementara membuang-buang hampir 510 juta pound sterling untuk para bangsawan?" kata Kepala Eksekutif Republik, Graham Smith, seperti dikutip dari BBC, Rabu, 25 September 2024.

Penjaga Dompet Rahasia yang mengurus keuangan Raja, Sir Michael Stevens, pernah menyebut mereka bertekad memberikan "nilai terbaik bagi uang" terkait keuangan kerajaan. Namun, pemerintah tidak pernah memberikan angka resmi terkait hal ini. 

Republik menyatakan bahwa negara telah kehilangan potensi pendapatan sekitar 96 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,9 triliun per tahun yang bisa didapatkan dari tempat-tempat tinggal kerajaan jika diubah menjadi properti komersial. Kelompok ini juga menyoroti properti Kadipaten Lancaster dan Cornwall seharusnya menyetorkan keuntungannya ke kas negara, bukan digunakan untuk membiayai Raja dan Pangeran Wales. Menurut mereka, hal ini menyebabkan negara kehilangan sekitar 99 juta pound sterling atau setiap tahunnya.

Republik juga menghitung berbagai biaya lain, seperti pengeluaran pemerintah dan dewan lokal untuk kunjungan resmi anggota kerajaan. Namun, Istana Buckingham menolak komentari laporan itu.

Berdasarkan laporan terbaru untuk Sovereign Grant yang diterbitkan pada Juli, pendanaan negara untuk Rumah Tangga Kerajaan akan tetap sebesar 86,3 juta poundsterling pada 2024-2025 dan naik menjadi 132 juta pada 2025-2-26. Tingkat pendanaan dihitung berdasarkan laba Crown Estate dengan kenaikan tahun depan mencerminkan peningkatan pendapatan dari energi terbarukan.

"Ini adalah tahun ketiga di mana Dana Hibah Kerajaan tidak bertambah satu sen pun, meskipun ada biaya tambahan yang dikeluarkan akibat pergantian pemerintahan dan meskipun ada tekanan inflasi dua digit yang berdampak pada barang dan jasa untuk semua organisasi dalam periode yang sama," kata Sir Michael awal tahun ini.