Wapres JK: Jika Pemilu 2019 Gagal, Bawaslu Kecewakan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyebut, anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih besar daripada anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Pemilu.

Oleh karena itu, dia menilai, apabila pelaksanaan Pemilu 2019 gagal, maka Bawaslu akan sangat mengecewakan masyarakat.

"Tadi dikatakan biaya APBN-nya (Bawaslu) Rp 8 triliun, saya tanya berapa anggaran Kemendagri cuma Rp 4,5 triliun. Jadi APBN Bawaslu itu dua kali daripada anggaran Kemendagri. Kalau (Pemilu) tidak berhasil, anda (Bawaslu) mengecewakan masyarakat," ujar Wapres JK saat membuka Rakornas Bawaslu, seperti dikutip dari Antara, Senin (10/12/2018).

Dengan anggaran tinggi tersebut, JK berharap seluruh jajaran pengawas, baik di pusat dan daerah dapat menjalankan tugasnya mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 2019 dengan jujur, transparan, dan adil.

Pemilu 2019 akan menjadi pelaksanaan pesta demokrasi paling rumit di dunia karena dalam satu hari pemilih diberi hak memberikan suaranya untuk lima tingkat, yakni presiden-wapres, anggota legislatif DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten-kota, dan anggota DPD.

Perkiraan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seperti disampaikan kepada Wapres JK, satu pemilih rata-rata kan menghabiskan waktu 11 menit di dalam bilik suara untuk memberikan hak pilihnya bagi lima tingkatan Pemilu.

"Tadi disampaikan oleh Pak Tjahjo, bahwa setelah uji coba rata-rata dibutuhkan 11 menit untuk satu orang. Jadi kalau waktu TPS dibuka enam jam, berarti 360 menit dibagi 11, itu berarti satu bilik bisa dipakai 32 sampai 33 orang, kalau betul-betul lancar, berarti minimum dibutuhkan 10 bilik suara di satu TPS," kata JK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dengan demikian, JK meminta Bawaslu memperkuat jajarannya untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dengan teliti, sehingga pelaksanaan Pemilu di Indonesia, sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, dapat terpercaya di mata dunia.

"Tentu kita menginginkan suatu pemilu yang kredibel dan tentu terpercaya. Kalau ingin dipercaya dan kredibel, maka haruslah semua aspek (pemilu) itu diawasi dengan baik. Itulah tugas anda semuanya," jelas JK di hadapan anggota Bawaslu pusat dan provinsi.

Rakornas Bawaslu diselenggarakan di Jakarta, pada Minggu, 9 Desember hingga Selasa, 11 Desember 2018 dengan dihadiri oleh jajaran Bawaslu di seluruh provinsi untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019.

Pada Rakornas tersebut, para pengawas Pemilu di tingkat provinsi akan mendapatkan paparan dari sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait pelaksanaan Pemilu, seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu RI Abhan.