AS dan Israel Incar 3 Negara Afrika Ini untuk Relokasi Warga Palestina dari Gaza

Pendekatan AS dan Israel terhadap tiga negara Afrika ini dilakukan secara diam-diam. Mana saja negara yang dimaksud?

oleh Khairisa Ferida Diperbarui 16 Mar 2025, 09:02 WIB
Diterbitkan 16 Mar 2025, 09:02 WIB
Gencatan Senjata Dimulai, Begini Potret Kawasan Jabalia Gaza Utara
Sempat mengalami penundaan karena kesalahan teknis, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dinyatakan mulai berlaku per Minggu 19 Januari 2025. (Omar AL-QATTAA/AFP)... Selengkapnya

Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat pemerintah dari tiga negara di Afrika Timur untuk membahas kemungkinan menggunakan wilayah mereka sebagai tujuan relokasi warga Palestina yang akan dipindahkan dari Jalur Gaza. Hal ini merupakan bagian dari rencana pascaperang yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump. Demikian menurut pejabat AS dan Israel kepada The Associated Press.

Kontak dengan Sudan, Somalia, dan wilayah pecahan Somalia yang dikenal sebagai Somaliland mencerminkan tekad AS dan Israel untuk melanjutkan rencana yang telah menuai kecaman luas dan menimbulkan masalah hukum serta moral yang serius.

Pejabat Sudan mengaku mereka telah menolak pendekatan dari AS, sementara pejabat Somalia dan Somaliland menyatakan kepada The Associated Press bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak semacam itu.

Menurut rencana Trump, lebih dari 2 juta warga Jalur Gaza akan dipindahkan secara permanen ke tempat lain. Dia mengusulkan agar AS mengambil alih wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang, dan mengembangkannya sebagai proyek properti.

Gagasan pemindahan massal warga Palestina sebelumnya dianggap sebagai fantasi dari kelompok ultranasionalis Israel. Namun, sejak Trump mengemukakan ide tersebut dalam pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambutnya sebagai "visi yang berani".

Warga Palestina di Jalur Gaza menolak proposal Trump dan membantah klaim Israel bahwa kepergian mereka akan bersifat sukarela. Negara-negara Arab menentang keras rencana ini dan menawarkan alternatif rencana rekonstruksi yang akan membiarkan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa memaksa atau mendesak warga Palestina untuk pergi bisa menjadi kejahatan perang.

Meski demikian, Gedung Putih menyatakan Trump "tetap berpegang pada visinya".

 

Promosi 1

Pengakuan Blak-blakan Menkeu Israel

Ribuan Warga Palestina Susuri Koridor Netzarim Untuk Kembali ke Gaza UtaraRibuan Warga Palestina Susuri Koridor Netzarim Untuk Kembali ke Gaza Utara
Orang-orang berjalan di sepanjang Jalan Al-Rashid di wilayah pesisir untuk menyeberangi koridor Netzarim dari Jalur Gaza selatan ke utara pada 27 Januari 2025. (Omar AL-QATTAA/AFP)... Selengkapnya

Sejumlah pejabat AS dan Israel, yang berbicara secara anonim, mengonfirmasi bahwa telah terjadi kontak dengan Somalia dan Somaliland. Selain itu, pejabat AS juga mengonfirmasi adanya kontak dengan Sudan. Namun, mereka menyatakan bahwa belum jelas sejauh mana kemajuan yang telah dicapai atau pada tingkat apa diskusi-diskusi tersebut berlangsung.

Pendekatan terpisah dari AS dan Israel ke tiga tujuan potensial ini dimulai bulan lalu, beberapa hari setelah Trump mengemukakan rencana masa depan Jalur Gaza bersama Netanyahu.

Israel dan AS memiliki berbagai insentif — finansial, diplomatik, dan keamanan — untuk ditawarkan kepada calon mitra ini. Ini adalah formula yang digunakan Trump lima tahun lalu ketika dia memediasi Kesepakatan Abraham — serangkaian kesepakatan diplomatik yang saling menguntungkan antara Israel dan empat negara Arab.

Gedung Putih menolak berkomentar tentang upaya pendekatan ini. Kantor Netanyahu dan Ron Dermer, menteri kabinet Israel dan kepercayaan Netanyahu yang memimpin perencanaan pascaperang Israel, pun tidak memberikan komentar.

Namun, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang sejak lama mendukung apa yang dia sebut "migrasi sukarela" warga Palestina, mengatakan minggu ini bahwa Israel sedang bekerja untuk mengidentifikasi negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina. Dia juga mengungkapkan bahwa Israel sedang mempersiapkan "departemen emigrasi yang sangat besar" di dalam kementerian pertahanan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya