Polemik KTP WNA, Bawaslu Cianjur: Ada Salah Input Data NIK

Liputan6.com, Cianjur - Santernya kabar kepemilikan KTP elektronik terhadap 17 warga negara aasing atau WNA yang salah satunya diduga memiliki kesamaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan seorang warga Cianjur, Jawa Barat, mendorong Bawaslu setempat melakukan penelusuran.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (28/2/2019), NIK yang dimaksud memiliki hak pilih pada pemilu April 2019 mendatang. Sehingga dalam data DPT pemilu, NIK yang tercantum milik seorang WNA, namun nama dan alamat terdata sebagai Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur.

Bawaslu menyimpulkan, ada salah input data oleh KPUD sehingga NIK WNA itulah yang terdata dalam DPT.

"Yang salah input ada 3, yaitu NIK, NKK, dan tanggal lahir yang terdaftar," kata anggota Bawaslu Cianjur Tatang Sumarna.

Bahar calon pemilih yang sah sekaligus pemilik E-KTP yang terdata dalam DPT mengaku bingung, karena baru kali ini ia menghadapi masalah terkait data kependudukan yang tertukar.

"Dari tahun 2005, NIK saya masih sama, sebelumnya tiap pemilihan tidak ada masalah, baru kali ini," ucap pemilik KTP Bahar.

Menkumham menegaskan, sesuai administrasi kependudukan, seorang WNA sebagai penduduk tidak sama dengan seorang warga negara. Karena, meski punya E-KTP ia tidak memiliki hak pilih.

"Di dalam Adminduk dimungkinkan tetapi sebagai penduduk bukan warga negara, sudah diklarifikasi oleh menteri itu tidak boleh memilih," jelas Menkumham Yasonna Laoly.

Menkumham mengusulkan ke depannya, idealnya KTP WNI dan WNA harus dibedakan, termasuk tampilan KTP-nya untuk mencegah kerancuan pada data Adminduk. (Muhammad Gustirha Yunas)