Benarkah Proyek Ibu Kota Nusantara Disetop? Ini Kata Otorita IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing imbas dari adanya efisiensi anggaran.

oleh Septian Deny Diperbarui 07 Feb 2025, 16:30 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2025, 16:30 WIB
Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)
Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing imbas dari adanya efisiensi anggaran.

Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menegaskan bahwa program pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” kata Troy dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).

Troy mengungkapkan program pembangunan IKN tahap kedua akan difokuskan untuk membangun ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.

Ia merinci pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan telah mencapai Rp6,49 triliun.

Kemudian, Otorita juga membantah adanya informasi yang mengatakan para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing.

“Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025. Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, sehingga hanya tersisa Rp29,57 triliun untuk tahun ini.

Promosi 1

Anggaran IKN Kena Blokir Sri Mulyani, Menteri PU Berkelakar

Tepat dua pekan dari hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya akan melaksanakan upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Tepat dua pekan dari hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya akan melaksanakan upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. RI 1 juga sempat menjajal untuk berkantor di IKN selama 3 hari, dengan bermalam di Kantor Presiden yang dinamai Istana Garuda. (Dok. Kementerian PUPR)... Selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada kelanjutan lantaran anggaran IKN kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.  

Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V. 

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua," ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dody pun berkelakar, anggaran IKN dipakai untuk membeli makan siang. "Progresnya buat beli makan siang pak Menteri, itu progresnya," ungkapnya sembari tertawa kecil. 

Pasca pemblokiran, Kementerian PU bakal menghadap Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa cair kembali. 

"Setelah itu, saya berdasarkan persetujuan menghadap lagi ke Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan, sudah disetujui ya. Tolong dibuka anggaran kami," ungkapnya seraya memeragakan. 

Saat ditanya apakah dirinya bakal menyambangi IKN dalam waktu dekat, Dody lebih memilih mengurusi anggarannya terlebih dulu. "Belum lah, kita urusin anggaran dulu," ucapnya singkat. 

Adapun secara skenario, dijadwalkan akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama alias groundbeaking pada awal 2025 ini.  

Nilai Investasi Rp 6,5 Triliun

Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat senja. desain burung garuda yang mengepakkan sayap karya dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. (Istimewa)... Selengkapnya

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, banyak investasi dalam dan luar negeri yang saat ini antre masuk IKN. Namun, pihaknya kemudian memilih 5 proyek baru untuk dilaksanakan groundbreaking, yang datang dari 5 investor dengan sektor yang berbeda.  

"Sekarang ini hitungan kita (nilainya) mungkin hampir Rp 6,5 triliun. Ini kita pilah dulu. Sebenarnya masih banyak sekali (investor lain antre), tapi supaya fokus, maka kita akan mulai dengan 5 investor, dengan 5 sektor berbeda," ungkapnya di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat (20/12/2024) silam. 

Salah satu investor nantinya berasal dari Malaysia, yang akan membangun hunian dengan nilai investasi sekitar Rp 3,9 triliun. 

Kemudian, ada pula investasi untuk membangun hotel bintang 5. Sayangnya, Agung belum bisa menyebut langsung siapa investornya. "Yang hotel karena dia bintang 5, (investasinya) sekitar Rp 1 triliun," imbuhnya.

 

 

 

 

Infografis Prabowo Kucurkan Rp 48,8 Triliun ke IKN Nusantara
Infografis Prabowo Kucurkan Rp 48,8 Triliun ke IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya