Bupati Purwakarta Ancam Cabut Subsidi Anak Durhaka

Sebaliknya warga Purwakarta yang merawat orang tua terlantar akan mendapat bantuan dari pemerintah.

oleh Eko Dimas Ryandi diperbarui 06 Apr 2016, 20:27 WIB
Diterbitkan 06 Apr 2016, 20:27 WIB
Bupati Purwakarta Beri Sanksi Tegas Pada Anak Durhaka
Program ini merupakan cermin kehadiran negara dalam kehidupan warga negara yang mengalami kesulitan dalam hidupnya.

Liputan6.com, Purwakarta - Akhir-akhir ini Bupati  Purwakarta, Dedi Mulyadi mengaku kerap menemui orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anak kandungnya.

Menyikapi persoalan ini, Bupati yang akrab disapa Kang Dedi ini menuturkan bahwa dia akan mencabut subsidi bagi siapapun warga yang melakukan perbuatan keji itu.

"Ada sanksi yang bakal diterima oleh siapaun yang menelantarkan orang tuanya," jelas Dedi ketika dihubungi, Rabu (6/4).

Tujuan pemberian sanksi berupa pencabutan subsidi ini menurut Dedi bertujuan agar masyarakat lebih memberikan perhatian kepada orang tuanya apalagi saat menginjak usia senja.

Bahkan hari ini pun dia mengaku mendapatkan laporan melalui SMS Center dan akun sosial media miliknya. Bahkan, ada yang tegas sampai menjual tanah milik orang tuanya dengan tanpa izin.

"Saya tuh sering bingung, kok tega ada anak yang seperti itu pada orang tuanya. Ini tidak bisa dibiarkan, maka kami berikan sanksi pencabutan subsidi pendidikan dan kesehatannya," kata Dedi.

Sementara bagi mereka yang sudi merawat orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengapresiasi secara langsung. Caranya dengan memberikan insentif sebesar Rp1,5 juta per bulan bagi siapapun yang mau merawat orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya.

"Contohnya seperti di daerah Cipinang, Cibatu Purwakarta, ada Abah Kadim yang sehari-hari diurus segala kebutuhannya oleh Ibu Itoh, padahal Ibu Utoh tidak ada hubungan kerabat dengan Abah Kadim," Ujar Dedi bercerita.

Dedi menyatakan program ini merupakan cermin kehadiran negara dalam kehidupan warga negara yang mengalami kesulitan dalam hidupnya.

"Jika negara tidak hadir dalam kasus-kasus seperti ini, maka saya khawatir suatu saat negara ini tidak diakui keberadaannya oleh warganya sendiri," kata Dedi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya