Pejabat DPRD Maluku Utara 'Terlibat' Misteri 10 Jet Ski

Liputan6.com, Ternate - Misteri sepuluh jet ski aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maluku Utara mulai tersibak. Aset senilai Rp 2,5 miliar yang dipinjam pakai para pejabat Maluku Utara untuk kepentingan pribadi tanpa dokumen resmi itu salah satunya dikuasai Ketua Komisi I DPRD Malut Wahda Zainal Imam.

Kepada Liputan6.com, Wahda membenarkan informasi tersebut. Ia mengaku meminjam satu dari 10 jet ski setelah berkomunikasi dengan pihak Disbudpar Maluku Utara. Saat itu, ia langsung menelepon pejabat Kepala Disbudpar Malut saat itu, Nurlaila Armayn.

"Saya telepon ke mereka (kepala dinas) bilang saya pinjam. Daripada rusak dan tak terawat, saya pinjam dan perbaiki kerusakannya. Lalu mereka kasih, sampai sekarang masih ada di saya," kata Wahda pada Rabu 1 Juni 2016.

Wahda mengaku menggunakan dana pribadi untuk memperbaiki jet ski yang dipinjamnya itu. Ia tak menyebutkan biayanya secara spesifik. Namun, kata Wahda, biaya perbaikan jet ski sangat mahal. Setelah diperbaiki, jet ski itu digunakannya untuk menyeberang pulau.

"Kalaupun mereka mau pakai lagi silakan, tapi karena belum minta, ya masih ada di saya," ucap Wahda.

Terkait masalah itu, Wahda meminta agar Kepala Disbudpar Malut Anwar Husen menertibkan sejumlah aset yang ada. Namun jika aset tersebut hanya membebani APBD, ia meminta diputihkan saja.

"Ini karena kerusakannya yang parah, sehingga ditertibkan dan diputihkan agar tidak membebani. Karena setelah rawat dan rusak lagi, kemudian akan membebani APBD," ujar Wahda.

Sebelumnya, Kepala Disbudpar Malut Anwar Husen mengaku sejumlah aset Disbudpar rusak dan sebagian tak diketahui jejaknya, termasuk 10 jet ski. Hal itu karena tidak ada pencatatan administrasi soal pinjam pakai aset pemda dari kadis sebelumnya, Samin Marsaoly.

Terkait hal itu, Samin mengaku ia juga tidak mengetahui keberadaan 10 jet ski yang dipermasalahkan. Saat dilantik sebagai Kepala Disbudpar Malut, ia mengatakan seluruh aset dimaksud sudah tidak ada.

"Saat transisi kepemimpinan itu tidak disertai penyerahan memori jabatan dari Kepala Disbudpar yang lama, Nurlaila Armayn," ujar Samin.

Nurlaila Armayn adalah anak mantan Gubernur Malut, Thayeb Armayn. Ia dikabarkan telah pindah tugas ke kantor penghubung Gubernur Malut di Jakarta. Saat Liputan6.com mencoba mengonfirmasinya, nomor kontak yang dihubungi ternyata sudah tidak aktif.