Alasan Orang Mudah Termakan Hoaks dari Medsos

Liputan6.com, Yogyakarta Hoaks dalam operasi informasi menjadi salah satu dari tiga ancaman siber sepanjang pemilu sampai pascapemilu. Berdasarkan riset Center for Digital Society (CfDS) UGM, dua ancaman keamanan siber masa Pemilu 2019 lainnya adalah operasi siber dan operasi campuran.

Direktur CfDS Dedy Permadi mengungkapkan operasi informasi adalah penyebaran penyakit informasi. Hoaks hanya sebagian kecil operasi informasi dalam pemilu.

Ada tiga jenis operasi informasi, yakni misinformasi atau informasi yang disebarkan dengan tidak sengaja, disinformasi alias hoaks yang disebarkan dengan sengaja, dan malinformasi yakni informasi yang tidak terkait data benar atau tidak dan hanya bertujuan menyerang.

"Ini sudah terjadi sebelum dan sesudah pemilu, misal ujaran kebencian, perundungan siber, kekerasan daring, pembocoran data pribadi, pemelintiran kebencian atau kemarahan yang dibuat-buat, dan deligitimasi hasil," ujar Dedy dalam jumpa pers di Fisipol UGM, Kamis (18/4/2019).

Menurut Dedy, hoaks sebagai operasi informasi menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan siber yang mengancam kualitas demokrasi, khususnya Pemilu, karena bisa merusak persepsi publik. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sepanjang Agustus 2018 sampai Maret 2019 terdapat 1.224 hoaks.

Ia menerangkan operasi informasi memanfaatkan bias kognitif manusia yang memiliki keterbatasan memproses informasi. Artinya, orang cenderung memilih informasi yang mudah dikonsumsi.

Dedy juga memaparkan alasan orang mudah termakan hoaks dari media sosial. Ia menggunakan pendekatan berdasarkan fenomena ego chamber dan post truth.

Ego chamber merupakan algoritma media sosial yang menggiring pengguna mengakses konten yang dekat dengan kesukaan pengguna. Misal, orang kerap mengakses satu topik tertentu maka yang kerap muncul di media sosialnya adalah topik-topik sejenis.

Dampak yang sering tidak disadari oleh pengguna adalah mereka tergiring dan mengakses konten-konten serupa sehingga berimbas pada isolasi terhadap perspektif lain.

Selanjutnya, konten yang sering diakses, yang belum diketahui kebenarannya bisa dianggap sebagai kebenaran karena informasi tersebut dekat dengan keyakinan dan terus-menerus diterima orang tertentu.

"Ini yang disebut dengan post truth, kebohongan bisa dianggap sebagai kebenaran," ucapnya.

Ia mencontohkan operasi informasi melalui hoaks bisa berefek pada pemilu di sebuah negara. Amerika Serikat, misalnya, kemenangan Presiden Trump didukung oleh disinformasi dan malinformasi. Demikian pula dengan kemenangan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, yang didukung oleh penyebaran hoaks melalui WhatsApp berskala masif.

Dedy menuturkan cara melawan hoaks yang efektif adalah dengan literasi digital. Ia tidak menampik, hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Orang yang sudah terpapar hoaks harus diberitahukan informasi yang benar dan tidak terdistorsi dan itu butuh waktu," kata Dedy.

Ia melansir hasil riset Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) 2019 yang menunjukkan masyarakat sebenarnya mulai punya kecakapan digital. Riset itu menunjukkan pada 2017 sampai 2019 kebutuhan masyarakat untuk pendidikan literasi digital menurun.

Ia juga menuturkan masyarakat bisa berpartisipasi langsung dan memerangi hoaks melalui pelaporan atau menuliskan aduan ke aduankonten.id. Selain itu, bisa pula melalui pengaduan khusus ke Polri karena kepolisian saat ini sudah memiliki bidang yang menangani cyber crime dan memiliki digital forensik yang bisa melacak jejak digital secara detail.

"Penyebaran hoaks sangat bisa diproses," tuturnya.