Liputan6.com, Blora - Para tokoh lintas agama di Blora, Jawa Tengah, menyerukan penolakan people power. Seruan tersebut sebagai upaya agar masyarakat tidak ikut terbawa arus dan turut menjadi bagian people power.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia ( PHDI ) Kabupaten Blora, Ida Bagus Sumantra mengatakan, pihaknya menolak wacana people power atau aksi massa dari sebagian kalangan.
"Saya tidak setuju dengan adanya people power atau pergerakan massa yang akan menolak hasil keputusan resmi KPU tentang hasil Pemilu 2019.," ucapnya, Selasa (14/5/2019).
Advertisement
Sebuah kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk yang menang jangan jumawa dan yang kalah harus legowo.
Baca Juga
"Siapapun pemimpin yang terpilih nanti, mari kita dukung sepenuhnya demi masa depan bangsa," ungkapnya.
Wakil Ketua MUI Blora, K.H. Ali Muhdor, mengaku gerakan people power itu berpotensi memecah belah kerukunan dan kesatuan bangsa.
"Gerakan itu jelas dapat memecah belah kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu dengan tegas kami MUI Blora menolak," ujar Kiai Ali yang juga pengasuh pondok pesantren An-nur di Banjarejo, Blora.
Pemilu 2019 telah usai. Meskipun berbeda pilihan, masyarakat harus tetap bersatu menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah usai Pemilu ini.
"Siapapun pemimpinnya, kita harus mendukung, semoga dapat mengemban amanah rakyat dan mampu membawa bangsa Indonesia lebih baik," ucapnya.
Kemudian pernyataan senada diungkapkan Kepala Paroki Gereja Santo Pius Blora, Agustinus Eko Wiyono. Dia menyebut sampai sejauh ini kondisi di Kabupaten Blora aman dan nyaman. Keragaman dalam kebersamaan adalah hakikat hidup berbangsa dan bernegara.
"Tidak perlu mengikuti gerakan people power yang tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Kami semua sepakat untuk mengembangkan rasa kebaikan dan kedamaian kasih Tuhan untuk seluruh umat," katanya.
Saksikan video pilihan berikut ini: