Miliaran Dana PKH Sampang Ngendon di Bank

Liputan6.com, Sampang - Kementerian Sosial menerjunkan tim ke Kabupaten Sampang, Jawa Timur, untuk mencari tahu penyebab mandegnya bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tiga tahun terakhir.

Data Lembaga Madura Corruption Watch (MDW) menyebut dari 73 ribu keluarga miskin penerimaan PKH di Sampang, sekitar 2400 keluarga di antaranya belum menerima haknya terhitung sejak 2017 hingga 2019.

Hitungan kasar lembaga itu memperkirakan dana PKH yang belum tersalurkan mencapai Rp 6,7 miliar. Dana miliaran itu disebut masih tersimpan di kas 7 kantor unit Bank BRI Cabang Sampang.

Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Anang Megacahyo mengatakan dana PKH di Sampang yang belum tersalur telah masuk radar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016.

Hasil kroscek tim kemensos, kata Anang, di Kecamatan Omben ditemukan beberapa penerima bahkan belum menerima buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera. Sehingga otomatis belum menerima bantuan program PKH.

Namun, kata Anang, ada sekitar 1.130 penerima yang sudah memenuhi syarat (eligible), dia berharap secepatnya disalurkan oleh bank penyalur.

"Kami masih memilah, mana bantuan yang bisa segera disalurkan ke penerima dan mana yang harus dikembalikan ke kas negara," ungkap Anang.

Kepala Cabang BRI Sampang, Imam Syafii mengatakan salah satu penyebab dana PKH belum dicairkan karena data penerima tidak lengkap sehingga buku tabungan belum dapat diproses.

Atas alasan itu, Tim Kmensos juga akan meneliti pembuatan buku tabungan yang dilakukan BRI. Apabila pendistribusian buku tabungan tak melalui para pendamping PKH, tim akan membuat rekomendasi khusus ke pimpinan pusat BRI. 

"Apabila ada yang proses pencarian PKH yang tak sesuai dengan ketentuan yang ada, kami akan melayangkan rekomendasi kepada pimpinan bank untuk ditindaklanjuti,” ujarnya

Ihwal bantuan PKH di Sampang yang belum cair ini mengemuka setelah Kantor BRI cabang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, didemo ratusan warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Rabu (21/8).Mereka mempertanyakan keberadaan dana PKH senilai kurang lebih Rp 6,7 miliar yang tak kunjung disalurkan kepada penerima.

Koordinator Massa, Tamsul mengatakan dana PKH belum disalurkan sejak 2017. Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 6,7 miliar. Dengan jumlah penerima sebanyak 2.411 orang tersebar di 14 kecamatan.

Tamsul merinci dana itu tersebar di 7 unit cabang BRI masing-masing BRI Srimangunan sebesar Rp 402.882.142 dengan jumlah KPM 207. BRI Banyuates dengan jumlah 164 penerima sebesar Rp. 455.127.226. BRI Ketapang dengan jumlah 993 penerima sebesar Rp. 3.709.113.324. B

Omben dengan 366 penerima sebesar Rp. 506.756.835. BRI Pantura dengan 4 penerima sebesar Rp. 10.431.707.R BRISampang Kota dengan 226 penerima sebesar Rp. 372.407.940 dan BRI Sekar Mulya dengan 451 penerima sebesar Rp. 1.292.638.250.

Protes warga ini didukung beberapa LSM diantaranya, Madura Development Watch (MDW), Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Kesatuan Pengawas Korupsi (KPK RI), Laskar Trunojoyo, Jatim Coruption Watch (JCW), Madura Bersatu (Mabes), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Paksi, dan Komunitas Pemantau Korupsi (KPK).

Kepala Cabang BRI Sampang Imam Syafi'i merespon demo itu dengan epik. Dia keluar menemui warga lalu duduk bersama warga sembari menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan pencairan dana PKH mandeg. Dia malah mengapresiasi atas protes warga tersebut.

"Kalau tidak ada protes, mungkin sampai ribuan tidak akan kelar, karena saya tidak tahu awalnya, dan alhamdulillah saya apresiasi atas tuntutan ini," kata dia.

Menurut Imam pangkal soalnya adalah berkas yang tidak lengkap. Itulah yang menghambat bank untuk menerbitkan rekening kolektif. Masalah kian berlarut karena berkas yang kurang itu tak kunjung dilengkapi.

"kalau semua data lengkap BRI akan bayar hari ini, saya beranikan diri meski ditegur atasan cuman paling dipecat, tapi hak masyarakat jangan sampai tidak tersalurkan," kata Imam.

Imam menyampaikan sebenarnya pihaknya telah memproses pencairan terhadap 1.130 penerima PKH di tujuh unit bank penyalur.

"Tanggal 20 Agustus kemarin sudah didistribusikan, meski terdapat segala kekurangan persyaratan, saya berani menjamin proses pencairan, sehingga saya juga minta back up dari Kementerian Sosial karena ini uang rakyat," ujar dia.

Imam memastikan dana PKH miliaran itu tidak disimpan dalam bentuk deposito. Sehingga meski tersimpan lama di bank, dana itu tak berbunga. "Berapa bunga selama mengendap tiga tahun di BRI, kami sampaikan dana ini tidak boleh dikurangi dan dibungai karena ini milik negara dan masyarakat," tegas dia.