Timses Jokowi: PKH Sukses Turunkan Kemiskinan hingga 9,6 Persen

Menurut Ace, program PKH kualitasnya lebih baik di era Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Mar 2019, 07:40 WIB
Diterbitkan 08 Mar 2019, 07:40 WIB
Presiden Jokowi Salurkan PKH dan BPNT di Bogor
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2019 di Bogor, Jumat (22/2). Pemerintah memberikan PKH 133.312 keluarga dan BPNT 189.990 keluarga Rp185,5 miliar untuk penerima di Bogor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,6 persen. PKH menjadi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini angka terendah dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya angka kemiskinan, angka gini rasio juga mengalami penurunan hingga 0,38 yang itu artinya kualitas pemerataan pendapatan semakin membaik,” kata Ace, Kamis (7/3/2019).

Menurut Ace, program PKH kualitasnya lebih baik di era Jokowi. Komponen-komponen dari program ini, meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia, terus mengalami perbaikan di pemerintah Jokowi.

"Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat," ujarnya.

Di era Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial untuk rakyat miskin lebih besar. Tak heran jika angka kemiskinan turun menjadi 9,6 persen.

"Jika bukan karena kebijakan Pak Jokowi untuk program PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tentu program-program seperti itu tidak menjadi prioritas utama,” ungkap Ace.

Bersyarat

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat. Pada 2014, jumlah penerima program ini sebanyak 2,79 juta keluarga.

Tahun 2015 naik menjadi 3,5 juta, tahun 2016 menjadi 6 juta keluarga, tahun 2017 menjadi 6,2 juta keluarga dan pada tahun 2018 jumlah meningkat cukup drastis menjadi 10 juta. Tahun ini jumlah penerima manfaat tidak berubah.

Adapun anggaran yang dikucurkan Negara, pada 2014 sebesar Rp 5,6. Di 2017 sebesar Rp 11,4 triliun. Tahun 2018 terjadi kenaikan hingga Rp 19,4 triliun dan tahun 2019 pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 34,4 triliun untuk program ini.

 

Reporter: sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya