Polda Riau Tak Tangani Laporan Terhadap Menteri Agama, Mengapa?

Liputan6.com, Pekanbaru - Sejumlah pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga organisasi pemuda, melaporkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Polda Riau. Ini terkait surat edaran pengeras suara masjid dan musala serta adanya ilustrasi gonggongan anjing.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau juga menerbitkan Surat Tanda Laporan Polisi (STPL) terhadap laporan Menag Yaqut itu. Lantas bagaimana perkembangannya kasusnya, apakah sudah ada pihak yang dipanggil?

Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto dikonfirmasi menyatakan pihaknya tidak menangani kasus ini. Polda Riau sudah melimpahkan penanganan perkaranya ke Bareskrim Mabes Polri.

"Sudah dilimpahkan ke Mabes Polri," kata Sunarto, Senin siang, 7 Maret 2022.

Sebelumnya, Menag Yaqut dilaporkan oleh tokoh masyarakat Riau, Azlaini Agus ke Polda Riau pada 25 dan 26 Februari 2022. Dia datang ke Polda Riau bersama warga lainnya, Saleh, bersama kuasa hukumnya.

Mantan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia itu datang membuat pengaduan masyarakat secara lisan dan tertulis terhadap Menag Yaqut terkait ilustrasi pengeras suara masjid dan gonggongan anjing.

Azlaini menyatakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mendukung laporan ini dan menyebut bersedia menjadi saksi ahli.

"Sudah deal, dia (Roy) bersedia datang menjadi saksi ahli karena diakan ahli dalam bidang IT," jelas Azlaini.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak video pilihan berikut ini:

Azlaini mengaku berteman baik dengan Roy Suryo dan sudah lama mengenalnya. Dia pun berharap Polda Riau bisa menindaklanjuti laporannya nanti tanpa harus melihat objek yang dilaporkan itu pejabat negara.

"Saya yakin Polda Riau netral dan profesional," jelas Azlaini.

Azlaini yakin laporannya tidak ditolak karena locus delicti atau tempat kejadian perkara ada di Pekanbaru. Beda dengan laporan Roy ke Polda Metro Jaya yang ditolak karena kejadiannya tidak di Jakarta.

"Untuk alasan locus tidak akan ditolak, entahlah kalau ada alasan lain nanti," sebut Azlaini.

Sebelumnya, laporan serupa juga dibuat oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kemudian ada juga laporan dari Badan Pengembangan Usaha Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Di sisi lain, majelis kerapatan adat LAM Riau sudah membuat pernyataan terkait ucapan Menag Yaqut. LAM menyatakan akan mendukung setiap pihak yang membawa kasus ini ke penegak hukum.

LAM Riau juga meminta Presiden Joko Widodo sebagai Datuk Setia Amanah Negara (gelar adat dari LAM) untuk mengevaluasi dan menelaah lagi posisi Yaqut sebagai Menteri Agama.