Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Ratusan Warga Segel Kantor Kelurahan di Palu, Wali Kota Langsung Copot Lurah

Ratusan warga menyegel Kantor Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu dan meminta lurah diganti lantaran diduga melakukan pungli serta membuat keputusan sepihak.

oleh Heri Susanto diperbarui 23 Agu 2022, 10:00 WIB

Diterbitkan 23 Agu 2022, 10:00 WIB

Demontrasi warga kelurahan Donggala Kodi, Palu

Demonstrasi warga Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu dengan menyegel pintu kantor kelurahan, Senin (22/8/2022). Mereka menuding Kepala kelurahan melakukan pungli dan membuat keputusan yang merugikan masyarakat. (Foto: Heri Susanto/ Liputan6.com).

Liputan6.com, Palu - Demonstrasi warga dengan menyegel pintu Kantor Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu itu terjadi, Senin pagi (22/8/2022). Mereka melarang pegawai untuk masuk sebelum Wali Kota Palu datang menemui mereka dan mendengar aspirasi warga.

Warga menuding lurah kerap membuat kebijakan sepihak tanpa musyawarah dengan para RT/RW dan tokoh masyarakat termasuk penggunaan dana Rp266 juta yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perbaikan lingkungan kelurahan.

Sang lurah juga dituding memotong honor satgas yang menjaga keamanan dan ketertiban warga kelurahan yang dibentuk Pemkot Palu. Bahkan, memecat anggota satgas yang memprotes hal tersebut. Pungli juga dilaporkan warga terjadi saat pengurusan dokumen pertanahan.

"Kami sudah menandatangani petisi meminta ibu lurah, diganti. Kalau tidak kami tidak akan buka segel kantor ini,” kata Ophan, perwakilan masyarakat Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu, Senin (22/8/2022).

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid yang datang ke lokasi dan mendengar keluhan warga tersebut langsung mencopot pejabat kepala kelurahan tersebut dan menunjuk sekretaris kelurahan sebagai pelaksana tugas sementara. Wargapun akhirnya bersedia membuka kembali pintu kantor kelurahan.

Terkait keluhan warga itu, Hadianto berjanji akan mengevaluasi kinerja semua pejabat kepala kelurahan dan berpesan agar para lurah melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakannya.

"Pencopoton ini tindakan tegas kami. Para lurah saya minta jangan mempermainkan jabatan dan masyarakat untuk mengambil untung," Hadianto menegaskan.