Alumni UGM Desak KPK Telusuri Harta Rafael Alun

Alumni UGM menilai, kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David menjadi momen untuk mereformasi struktural Kemenkeu.

oleh Hendro diperbarui 04 Mar 2023, 02:00 WIB
Diterbitkan 04 Mar 2023, 02:00 WIB
Ketua Alumni UGM
Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) Fakultas Filsafat UGM turut bicara terhadap kasus penganiayaan David Latumahina oleh Mario Dandy Satrio, anak Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jaksel. Mereka jengah dengan apa yang terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak.

Liputan6.com, Yogyakarta - Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) Fakultas Filsafat UGM turut bicara terkait kasus penganiayaan David Latumahina oleh Mario Dandy Satrio, anak Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jaksel. Mereka jengah dengan apa yang terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak.

Ketua Umum Kagama Fakultas Filsafat UGM, Achmad Charis Zubair mengatakan kasus penganiayaan tersebut menyangkut kredibilitas dua lembaga yaitu Kementrian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian.

Dirjen Pajak banyak disorot karena harta kekayaan tak wajar dari pegawai mereka dan polisi dipertaruhkan menyangkut penanganan kasusnya.

"Kasus ini menjadi moment yang tepat untuk menunjukkan kredibilitas mereka. Jangan sampai moment ini hilang begitu saja," kata dia, Senin (28/2/2023) di UGM.

Menurutnya, kasus penganiayaan tersebut bukan sekedar penganiayaan bisaa. Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang nenggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak.

Arogansi yang ditunjukkan oleh Mario membuka otak pandora orang-orang yang melakukan tata celola pajak. Media sosial membuka lebar bagaimana flexing yang dilakukan oleh Dandy dan istri Rafael Alun Trisambodo (ayah Dandy) menyakiti hati masyarakat.

Publik banyak bertanya bagaimana bisa Rafael yang merupakan pejabat Kementerian Keuangan eselon III bisa mempunyai harta sebanyak itu. Sehingga patut dipertanyakan kepemilikan harta dari Rafael.

"Dari mana jeep Rubicon dan Harley yang kerap dipakai Dandy flexing, aneka mobil newah di garasi rumah di Simprug Jakarta dan Timoho Jogja, kemudian mempunyai perumahan di Manado dan aneka bisnis kuliner, belum lagi mempunyai piaraan mahal Pitbull France, hingga istri Rafael yang kerap memamerkan tas-tas yang harganya lebih mahal dari LCGC,"tambahnya.

Belakangan diketahui bahwa Rafael melaporkan LHKPN-nya senilai Rp 56 miliar, lebih kaya ketimbang Menteri Keuangan sendiri. Dan,netizen mensinyalir bahwa tidak semua hartanya dilaporkan dalam LHKPN itu sendiri. Seperti Rubicon dan Harley-nya. Juga tas-tas yang harganya lebih nahal ketimbang mobil.

"Tak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan merosot drastis. Jika fenomena ini dibiarkan terus tanpa ada reformasi struktural, kami mengkhawatirkan bisa terjadi pembangkangan sipil besar-besaran. Sesuatu yang kita bersama tidak menginginkannya,"kata dia.

Sebagai tanggungjawab politik dan moral Kagama, pihaknya mengutuk keras terjadinya kekerasan yang sangat brutal yang dialami David Latumahina. Dan kami menuntut agar polisi menindak dengan tegas semua yang terlibat. Agar terjadi efek deterrent dan tidak ada lagi David-David lain yang menjadi korban arogansi dan kebengisan pemuda kaya.

"Di sini kredibilitas kepolisian juga dipertaruhkan. Kasus penganiayaan ini menjadi sorotan publik, masyarakat akan menyorot kinerja kepolisian,"tandasnya.

 

Reformasi Struktural

Alumni UGM juga menuntut agar Kementerian Keuangan melakukan reformasi struktural yang menyeluruh. Agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak untuk menjadi luar bisaa kaya dengan cara yang tak patut.

Pihaknya juga menginginkan Kemenkeu untuk lebih transparan lagi dan melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar bisaa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan.

Pihaknya menuntut Departemen Keuangan bekerjasama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas.

"Kami menuntut kepada pemerintah dan DPR RI untuk membentuk lembaga pengawas pegawai pajak yang independen," tandasnya.

menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut harta Kekayaan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jaksel Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya