Pj Gubernur Jabar Larang Pasar Murah Digelar di Kantor Pemerintahan, Kenapa?

Liputan6.com, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meminta agar operasi pasar murah jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah tidak dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan.

Pasalnya, target operasi pasar murah adalah masyarakat, bukan pegawai pemerintahan. "Jangan dilakukan di kantor pemerintahan karena nanti yang beli pegawai-pegawainya," kata Bey dalam keterangannya di Bandung, dikutip pada Kamis, 7 Maret 2024.

Operasi pasar murah itu, kata Bey, bertujuan untuk menstabilisasi harga dan pemenuhan pangan masyarakat. Maka menurut dia, operasi pasar murah semestinya digelar di wilayah yang memang dekat dengan masyarakat.

"Lakukan operasi pasar di daerah miskin, atau minimal di kantor kelurahan/desa yang dekat dengan masyarakat," tuturnya.

Adapun selain operasi pasar murah, Bey meminta pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyiapkan bantuan sosial (bansos) pangan yang bersumber dari APBD.

"Siapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan penentuan penerima manfaat yang dilakukan oleh dinas sosial secara transparan dan akuntabel," ujar Bey.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, inflasi per Februari 2024 sebesar 3,09 persen (year on year), 0,45 persen (month to month), dan 0,61 persen (year to date). Secara year on year, inflasi di Jawa Barat yang mencapai 2,75 persen ini lebih tinggi dibandingkan nasional.

Oleh karena itu, Bey meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar bekerja lebih efektif dalam mengendalikan inflasi. Dia juga meminta TPID agar menjalin komunikasi yang intens dengan Satuan Tugas Pangan.

"Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang memengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional," ucapnya.

Simak Video Pilihan Ini: