Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, Ini Siasat Hotel di Kota Batu Agar Tak Ada PHK

Liputan6.com, Batu - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu mulai merasakan dampak kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada 2025 ini. Sudah ada pembatalan puluhan kegiatan oleh instansi pemerintahan.

Pengelola hotel Kota Batu pun harus bersiasat agar tidak merugi dan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mulai dari penghematan biaya operasional sampai strategi promosi untuk menggaet tamu dari sektor non pemerintah. “Tentu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sangat berdampak ke perhotelan, apalagi biaya operasional terus naik,” kata Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi.

Sudah ada pembatalan puluhan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) oleh instansi pemerintahan. Kegiatan itu dilaksanakan oleh pemerintah tingkat pusat sampai daerah yang rencananya digelar pada Februari-Mei 2025 ini.

Menurut Sujud, kegiatan MICE pemerintahan memberi kontribusi antara 30-60 persen terhadap pendapatan hotel. Dampaknya, total pendapatan hotel pun pada tahun ini diprediksi turun sekitar 40-60 persen. “Ada hotel yang mengandalkan MICE pemerintahan, tapi ada yang punya alternatif lain. Seperti hotel saya, masih ada tempat wisata,” ujar Sujud yang juga Direktur Taman Rekreasi Selecta ini.

Di sisi lain, biaya operasional hotel tetap tinggi seperti kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus naik tiap tahun. Termasuk kenaikan harga sejumlah barang dari rekanan hotel. Karena pendapatan turun dan biaya operasional tetap tinggi, pengelola hotel pun harus berhemat. “Biaya operasional terus naik, di sisi lain revenue turun. Maka harus ada efisiensi karena kami tidak mungkin melakukan PHK terhadap karyawan,” tuturnya.

Cara efisiensi itu seperti memaksimalkan sumber daya yang ada. Bila sebuah unit pekerjaan biasanya dikerjakan oleh lima orang, sekarang cukup tiga orang saja. Serta meniadakan pekerjaan yang dinilai tidak terlalu mendesak bagi pengelola hotel di Batu.

PHRI Kota Batu menyebut industri perhotelan yang selama ini bergantung dengan kegiatan instansi pemerintahan harus berinovasi untuk menjaga okupansi. Terutama bagi hotel yang mengandalkan kunjungan tami saja dan tidak memiliki obyek wisata. “Harus ada alternatif lain seperti membuat penawaran menarik dengan sasaran corporate, wisatawan sampai sekolah,” kata Sujud.

Selain menawarkan berbagai even menarik, tidak menutup kemungkinan diterapkan potongan harga besar-besaran demi menutup biaya operasional hotel. Okupansi hotel di Kota Batu sendiri pada tahun ini diperkirakan rata-rata turun 30-40 persen. Jumlah hotel anggota PHRI Kota Batu ada sebanyak 80 hotel, jumlah kamar yang tersedia lebih dari 3 ribu kamar. Industri perhotelan di kota ini mulai menggeliat lagi beberapa tahun terakhir ini pasca pandemi Covid-19.