Jokowi Bantah Tudingan Hasto Soal Tokoh di Balik Revisi UU KPK

Liputan6.com, Solo - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya angkat bicara mengenai video pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyinggung pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Video yang diunggah oleh akun YouTube koreksi_org itu menjadi viral, karena di dalamnya Hasto menuding Jokowi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang (UU) KPK.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa rencana revisi UU KPK bukan berasal darinya, melainkan diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia meminta agar masyarakat melihat kembali sejarah dan proses revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga informasi yang berkembang tidak menjadi simpang siur.

“Gini ya supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Ini kan zamannya keterbukaan, coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi, dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas,” ujar Jokowi kepada awak media di kawasan Manahan, Solo pada Rabu (26/2/2025).

Kemudian, Jokowi menjelaskan bahwa setelah usulan revisi pada tahun 2015 tidak mencapai kesepakatan, upaya untuk merevisi UU KPK kembali muncul di tahun-tahun berikutnya. Namun, beberapa kali pembahasan tersebut kembali gagal sehingga tidak dapat dilanjutkan.

Pada akhirnya, kata Jokowi, revisi UU KPK baru berhasil masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi yang ada di DPR menyepakati revisi tersebut. 

“2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR. Dah gitu aja,” kata dia.

Saat ditanya mengenai keputusan Presiden dalam menerbitkan surat presiden (supres) terkait revisi UU KPK, Jokowi menjelaskan bahwa surat tersebut dikeluarkan karena semua fraksi di DPR telah menyetujui pembahasan revisi UU KPK. Ia menekankan bahwa dalam politik, dinamika antara pemerintah dan DPR perlu diperhitungkan dengan baik.

“Ya supresnya itu, kalau semua fraksi di DPR menyetujui, ya presiden kalau tidak (mengeluarkan supres) ya musuhan dengan fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, bukan dari sini (sambil menunjuk hati), bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya,” jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan meskipun revisi UU KPK telah disahkan dan diundangkan, dirinya memilih untuk tidak menandatangani undang-undang tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, UU tetap bisa diberlakukan meskipun tidak ditandatangani setelah melewati batas waktu 30 hari.

“Dan sampai setelah diundangkan, saya akhirnya juga tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku,” kata dia.

Terkait tuduhan Hasto yang menyebut bahwa revisi UU KPK bertujuan untuk memuluskan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wali Kota Solo dan menantunya, Bobby Nasution, sebagai calon Wali Kota Medan, Jokowi dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu hanyalah cerita yang dibuat-buat tanpa dasar yang jelas.

“Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah gitu aja. Saya kira itu aja. Hubungannya apa (untuk memuluskan Gibran dan Bobby), coba pakai logika dong kita itu, pakai logika, untuk apa? Masak untuk mengegolkan hal-hal yang kecil pemilihan wali kota. Yang benar aja. Logika kita, kita pakai lah,” ucapnya.