Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan Butuh SDM Andal

Liputan6.com, Sidoarjo - Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Jawa Timur menyatakan, upaya percepatan pembangunan kelautan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan standar yang ada saat ini.

Salah satunya dengan membekali lulusan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga lulusan yang dihasilkan bisa langsung terjun di masyarakat.

"Ahli perikanan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, terutama dalam mengolah dan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan, secara inovatif dan kreatif dalam menyambut era 4.0 seperti saat ini,” ujar dia saat memberikan sambutan pada wisuda ke XIX Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, seperti melansir Antara, Minggu (25/8/2019).

Ia menuturkan, darl lima program studi yang ada, seluruhnya memiliki sertifikat dari BNSP, supaya dapat membantu percepatan pembangunan kelautan.

"Dalam wisuda kali ini dinyatakan lulus berjumlah 136 taruna yang terdiri dari atas lima program studi yaitu teknik budidaya perikanan (TBP) berjumlah 33 taruna, dilengkapi Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Sertifikat Manajer Pengendalian Mutu Benih (MPM) yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya," kata dia

Ia menuturkan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TPPP) berjumlah 32 taruna, dilengkapi sertifikat HACCP (hazard analisys critical control point) dan Sertifikat Pengolah Hasil Perikanan (SPI) yang diterbitkan oleh BKIPM dan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

"Selain itu, Teknik Penanganan Patologi Perikanan (TPPI) berjumlah 22 taruna, dilengkapi sertifikat ahli manajemen kesehatan ikan (SAMKI) yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya," tutur dia.

Selain itu, ada agribisnis perikanan (AGP) berjumlah 25 taruna, dilengkapi sertifikat entrepreneurship dari Universitas Ciputra Surabaya, dan Mekanisasi Perikanan (MP) berjumlah 24 taruna, dibekali sertifikat kompetensi operator mesin pendingin dan engine tune up konvensional dari LSP Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya.

"Semua lulusan juga dibekali sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” ujar dia.

Ia menambahkan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai lembaga pendidikan berjenjang Diploma III yang ditempuh selama enam semester. “Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan komposisi 30 persen teori dan 70 persen praktik,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, melestarikan seni dan budaya tidak lepas dari sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung. Dengan ada gedung dapat menjadi tempat berkumpul para seniman dan budayawan untuk berkreasi dan memamerkan hasil karya termasuk di Sidoarjo, Jawa Timur.

Selain itu, ada gedung budaya juga akan menjadi laboratorium pusat kebudayaan sekaligus pusat pelestarian seni tradisional lokal kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menyampaikan hal itu usai membuka Rapat Kerja Dewan Kesenian Sidoarjo (DKS) di Hotel Edotel, SMKN 1 Buduran, Jumat, 23 Agustus 2019.

Seperti pertunjukan seni drama ludruk, Cak Nur sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, tanpa ada dukungan infrastruktur pementasan seni ludruk tidak bisa berjalan. 

Di era sekarang ini, kearifan budaya lokal sudah mulai punah. Banyak faktor yang menjadikan kesenian dan budaya lokal tidak lagi diminati masyarakat.

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah maupun pengurus dewan kesenian Sidoarjo, dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak," ujar Cak Nur.

Cak Nur minta agar DKS membuat terobosan dalam membuat program-program kerja pada 2020 nanti. Bisa menjawab tantangan, di antaranya bagaimana membuat program yang bisa membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga warisan budaya dan lebih mencintai lagi seni. "Hidup tanpa jiwa seni sepertinya kurang humanis," kata Cak Nur.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD Sementara, Usman mendorong, DKS agar lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengangkat kegiatan seni dan budaya lokal. Legislatif mendukung apa yang selama ini dikerjakan oleh DKS, dukungan DPRD bisa dilihat dari persetujuan dana kegiatan yang diajukan oleh DKS untuk kegiatan tahun 2020.

Usman setuju bila Sidoarjo memiliki gedung budaya yang akan menjadi pusat pengembangan seni dan kebudayaan. "Gedung yang bisa menjadi ikon budaya di kota udang tersebut bisa dimasukkan dalam RPJMD oleh bupati terpilih nanti," ujarnya.

Usman yang pernah menjabat ketua komisi D yang  membidangi kebudayaan ini melihat, Sidoarjo saat ini memang belum punya gedung budaya sebagai pusat mempertahankan kearifan lokal, tempat kreativitas bagi para seniman dan budayawan.