Politikus Nasdem Kritik Risma, Ini Respons NU Surabaya

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Surabaya KH Muhibbin Zuhri angkat bicara soal kritik politikus Nasdem terhadap pejabat Pemkot Surabaya.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 04 Nov 2019, 15:18 WIB
Diterbitkan 04 Nov 2019, 15:18 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) hadiri pertunjukan kesenian bertajuk “Sawunggaling Anak Dunia”. (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Politikus Partai Nasdem Imam Syafii yang mengkritik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Beppeko) Surabaya Eri Cahyadi terus dipertanyakan oleh publik dan tokoh masyarakat. Kali ini oleh Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Surabaya KH Muhibbin Zuhri.

Menurut dia, gaya kepemimpinan Tri Rismaharini dan anak buahnya seperti Eri Cahyadi yang terjun langsung ke bawah menyapa masyarakat dan dekat dengan rakyatnya, telah dilakukan para pemimpin Islam sejak dulu. Sebab dengan cara itu, para pemimpin bisa mengetahui kondisi langsung rakyatnya dan bisa memberikan solusi tepat sasaran.

"Selain Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali), pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti Abbasyiyah juga dikenal sangat pro rakyat. Beliau seorang yang wara', adil, bersahaja dan sangat dekat dengan rakyatnya," ujar Muhibbin Zuhri, Senin (4/11/2019).

Dia mengatakan, masyarakat justru berharap pejabat publik tidak hanya bekerja di belakang meja. Akan tetapi, sering turun ke bawah menyapa warga dan melihat langsung dari dekat realitas sosial, mendengarkan masukan dan keinginan warga secara langsung dan meniadakan jarak psikologis antara pemimpin dan warganya.

"Hal itu sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan program agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Disamping itu, di dalam pelaksanaan program perlu monitoring dan evaluasi secara langsung  on the spot. Hal ini tentu tidak mengesampingkan pendekatan atau cara formal lainnya," ungkapnya.

Tak hanya Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Surabaya KH Muhibbin Zuhri, tudingan tidak tepat politikus Partai Nasdem kepada Risma dan Eri juga sebelumnya dilontarkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Salah satunya dari Ketua LPMK Kedung Baruk, Abdul Munif yang menilai tudingan politisi Nasdem tersebut sangat bermuatan politis.

Menurut dia, Imam Syafii menyudutkan Risma dan pejabat Pemerintah Kota Surabaya, karena momentum mendekati Pilkada 2020. "Tudingan politisi Nasdem itu karena ada kepentingan politik di baliknya. Namanya pejabat memang harus dekat rakyat, ada sinergi antara pejabat dan masyarakat," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Respons DPD Nasdem

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Balai Kota Surabaya (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sebelumnya, DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Surabaya menilai kritik terhadap pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dilontarkan anggota DPRD dari NasDem Imam Syafii saat rapat paripurna pembahasan RAPBD Surabaya 2020 merupakan bentuk perhatian dan wujud kasih sayang kepada wali kota.

"Imam Syafii hanya menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan untuk mengawasi dan mengingatkan saja," kata Wakil Ketua DPD NasDem Kota Surabaya, Vinsensius Awey di Surabaya, Sabtu, 2 November 2019 demikian mengutip Antara.

Dia menuturkan, fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan "good governance" atau pemerintahan yang baik karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela.

Peran DPRD yang semakin kritis akan menjadi mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tidak tercela.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak perlu baper (bawa perasaan) seperti itu sampai meminta kepada seluruh jajaran di bawah wali kota untuk tidak berbicara ke media.

Mantan anggota DPRD Surabaya ini mengatakan justru komunikasi dan informasi yang diberikan oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya melalui media sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Surabaya.

"Apa yang disampaikan oleh kader NasDem adalah bentuk peringatan saja agar dana APBD yang ada jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan kepala OPD tertentu dalam membentuk 'personal branding' dan desas desus di luaran soal adanya mafia perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya," ujar dia.

Awey menilai Imam Syafii menyampaikan seperti itu di dalam rapat paripurna karena ada begitu banyak suara sumbang di luaran yang menyoroti aktivitas kepala OPD tertentu yang dikaitkan dengan Pilkada Surabaya 2020.

Dia menuturkan, apa yang diutarakan Imam Syafii sungguh berdasarkan adanya berita yang beredar akhir-akhir ini. Hal ini sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian tersendiri terhadap kinerja kepala OPD tersebut.

"Maka dari itu Imam Syafii memberikan perhatiannya dan wujud kasih sayangnya kepada wali kota dengan menyampaikan kedua hal tersebut di atas untuk dijadikan perhatian. Jadi mari kita akhiri polemik ini dengan masing-masing pihak melakukan evaluasi ke dalam," kata dia.

Selanjutnya

Politikus NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafii pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut pilkada.

"Ini mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering 'off side'. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodasi programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini tidak benar," kata Imam.

Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko Surabaya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah 'off side'," kata Imam.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya