DPR Bisa Rekomendasikan Copot Kapolri hingga Pimpinan KPK, Bentuk Intervensi?

Lindungi Pekerja Migran Indonesia, PKB Minta Presiden Prabowo Contoh Gus Dur

Politikus PKB, Hindun Anisah mengatakan, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, harus melakukan high diplomacy dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 31 Jan 2025, 08:05 WIB

Diterbitkan 31 Jan 2025, 08:05 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Rapim TNI-Polri di Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Politikus PKB, Hindun Anisah mengatakan, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, harus melakukan high diplomacy dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

Wanita yang merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berharap Prabowo bisa mencontoh langkah Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang pernah menyelamatkan nyawa tenaga kerja dari ancaman hukum mati.

"Kita menuntut pemerintah untuk melakukan high diplomacy, seperti dulu yang dilakukan Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah menggagalkan dan menunda eksekusi mati kepada salah satu pekerja migran di Arab Saudi," kata dia dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Menurut catatan Hindun, Gus Dur pernah melakukan diplomasi tingkat tinggi kepada Raja Arab Saudi Fahd bin Abdul Aziz untuk menangguhkan hukum mati terhadap pekerja migran dari Madura Siti Zaenab pada 1999. Di mana itu berhasil, dan eksekusi mati ditunda.

Selain Zaenab, Gus Dur juga pernah menyelamatkan nyawa pekerja migran dari Lombok Tengah, NTB, Adi bin Asnawi dari hukuman mati pada 2005. Walaupun saat itu Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia tetap berusaha melobi Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Lobi Gus Dur berhasil dan Adi akhirnya dibebaskan, kemudian dipulangkan ke Indonesia.

"Pemimpin tertinggi di sana sering melakukan high diplomacy dengan negara penempatan pekerja migran. High diplomacy sangat penting dilakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia," ungkap Hindun.

Dia juga menyoroti persoalan tenaga kerja yang dikirim dan ditempatkan melalui skema goverment to goverment (G to G), perjanjian antara pemerintah dengan pemerintah negara tujuan penempatan. Salah satunya penempatan pekerja di Korea Selatan.

"Kebanyakan pekerja migran yang bermasalah di Korea Selatan adalah pekerja yang prosedural, G to G. Tapi kemudian di tengah jalan, mereka ada masalah. Ada yang kabur dan menghadapi masalah lainnya," jelas Hindun.

Prabowo Minta Kasus Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia Diinvestigasi

Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal kasus penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Dia meminta agar kasus tersebut diinvestigasi.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," ujar Prabowo kepada wartawan di Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Dia pun meningatkan para pekerja migran Indonesia (PMI) tak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Prabowo juga mewanti-wanti WNI tak mudah percaya dengan janji-jani para sindikat.

"Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan," kata dia.

Prabowo meyakini pihak Malaysia menyelediki kasus ini secara menyeluruh. Dia menyebut WNI yang menjadi korban penembakan akan diurus kepulangannya ke kampung halaman oleh pemerintah Indonesia.

"Kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan," ucap Prabowo.

Tak Ada Perlawanan

Terkait perkembangan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh APMM atau polisi Malaysia, pada Selasa, 28 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui empat WNI korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan RS Klang, Malaysia.

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) Judha Nugraha menyebut, dari keempat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, yang keduanya berasal dari Provinsi Riau.

"HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM," kata Judha Nugraha dalam pernyataan tertulisnya kepada awak media, Rabu 29 Januari 2025.

Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum dapat memberikan keterangan.

"Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses pemulasaran satu WNI yang meninggal, inisial B, asal Propinsi Riau untuk dipulangkan ke Tanah Air," ucap Judha.

Lanjutkan Membaca ↓