Di Hadapan Dokter Menangis dan Bersujud, Risma Sebut Kami Sudah Bekerja Keras

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) kembali melakukan aksi spontan menangis sambil bersujud di hadapan seorang dokter.

Hal itu terjadi saat menggelar audiensi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur di Halaman Taman Surya Kota Surabaya pada Senin, (29/6/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Risma mendengarkan berbagai keluhan dari para dokter dan para pimpinan rumah sakit rujukan di Surabaya, terkait penanganan kesehatan COVID-19. 

Risma menuturkan, selama pandemi COVID-19 ini, Ia beserta jajaran Pemkot Surabaya sudah bekerja keras untuk menangani pandemi global ini.

Ia juga mengakui tidak ingin ada warga Kota Surabaya yang tutup usia karena COVID-19. Namun, juga tidak ingin ada warga Kota Pahlawan yang meninggal karena kelaparan. 

"Kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa di kira saya rela warga saya mati karena COVID-19 atau mati karena tidak bisa makan?. Pak, semalam saya dan Linmas sekitar pukul 03.00 WIB, masih ngurusi warga bukan Surabaya, warga bukan Surabaya saja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya," tegas dia, seperti dikutip dari laman Surabaya.go.id.

Dia menuturkan, persoalan kesehatan atau COVID-19 dengan persoalan ekonomi di Kota Surabaya harus berjalan seimbang.

Namun, protokol kesehatan harus selalu diutamakan, oleh karena itu demi menjamin dan mendisiplinkan warga supaya terus menjaga protokol kesehatan, semua organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Satpol PP terus menggelar operasi dan razia setiap harinya.

Bahkan, jika menemui warga yang tidak memakai masker, mereka langsung menyita KTP-nya. Bagi yang tidak membawa KTP, langsung diberi sanksi sosial, seperti dihukum joget di pinggir jalan, menyapu jalan dan bahkan diminta merawat pasien di Liponsos.

Pada saat melaksanakan audiensi, Wali Kota Risma sempat sujud dua kali di hadapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur. Saat itu, ada salah satu dokter yang bertugas di Dr Soetomo menjelaskan banyak rumah sakit penuh. Ia juga menuturkan, masih banyak warga yang tidak mentaati protokol kesehatan.

Risma menanggapi, pihaknya sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pihak rumah sakit Dr Soetomo. Namun, ketika hendak mengirimkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), pihak rumah sakit Dr Soetmo menolaknya.

"Saya tidak bisa bantu ke sana Pak, padahal rumah sakit lain kami bisa," kata dia.

Pemkot Surabaya rutin memberikan bantuan, terutama APD ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Surabaya.

Bahkan, ketika ada bantuan APD dari pihak swasta,  Risma yang mengatur pembagian APD tersebut, sehingga tidak numpuk di Balai Kota Surabaya. Rumah sakit yang diberikan bantuan APD itu dinilai tidak pandang bulu. Hampir semua rumah sakit yang diberikan bantuan APD oleh pemkot, tetapi RSUD Dr. Soetomo yang menolak menerima bantuan tersebut. 

Pada kesempatan itu, ada juga keluhan tentang rumah sakit yang penuh karena pasien itu baru dipulangkan setelah melakukan tes swab 2 kali.

Sedangkan pihak rumah sakit, tidak mau memulangkan pasien tersebut karena tidak bisa diklaim ke BPJS. Menanggapi keluhan tersebut, Risma langsung meminta supaya pasien itu dikeluar.

"Kalau memang tidak bisa diklaim ke BPJS, silahkan klaim kepada kami. Sejak awal saya sudah sampaikan itu,” tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita memastikan, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya setiap hari selalu rutin berkoordinasi kepada semua rumah sakit di Kota Surabaya.

Rumah sakit yang dilakukan dengan keliling itu untuk memastikan ketersediaan tempat tidur dan jumlah pasien yang sedang dirawat.

"Kenapa kami melakukan itu setiap hari? Karena tidak semua rumah sakit entry data pasien, sehingga kami harus mendatangi rumah sakit itu setiap harinya, yang mana sering tidak entry data dan yang mana yang tidak tepat waktu melaporkan pasiennya,” Feny-sapaan Febria Rachmanita.

Feny mengakui, koordinasi itu memang terkadang tidak langsung dengan direksinya, tapi biasanya dengan rekam mediknya, dengan perawatnya atau dokter jaganya.

Oleh karena itu, Feny memastikan, tidak benar jika ada tuduhan miring tentang tidak adanya koordinasi antara Dinkes dengan pihak rumah sakit.

"Kalau tidak koordinasi, pasti kami tidak punya data," ujar dia.

Ia juga menuturkan, harus tahu tentang data pasien itu karena untuk kepentingan tracing yang dilakukannya setiap hari. Dengan masifnya tracing itu, maka penularan virus tersebut bisa segera dicegah.

"Kami juga punya data bahwa saat ini ada sebanyak 429 tempat tidur kosong di 50 rumah sakit di Surabaya, kami tahu karena kami keliling ke rumah sakit itu,” pungkasnya.