1,2 juta Orang di Jatim Terjaring Operasi Yustisi PPKM

Gatot mengemukakan, jumlah pelanggar yang mendapatkan sanksi teguran lisan sebanyak 772.844 orang.

oleh Yusron Fahmi diperbarui 21 Jan 2021, 22:12 WIB
Diterbitkan 21 Jan 2021, 22:12 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Suasana hari kedua PSBB di Surabaya Raya pada Rabu, 29 April 2020. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Polda Jatim mencatat sebanyak 1.2 juta orang terjaring operasi yustisi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 11 Januari hingga 19 Januari 2021.

"Sebanyak 1.216.236 orang dilakukan penindakan, baik dengan teguran lisan, tertulis, maupun denda administrasi dari seluruh wilayah Jatim yang menerapkan PPKM," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Surabaya, seperti dilansir Antara, Kamis (21/1/2021). 

Gatot mengemukakan, jumlah pelanggar yang mendapatkan sanksi teguran lisan sebanyak 772.844 orang. Pelanggar dengan teguran secara tertulis sebanyak 185.642 orang dan untuk denda administrasi ada 4.675 orang. 

"Dari total pelanggaran itu, nilai denda tercatat mencapai Rp 299.683.000. Selain itu, juga ada KTP dan paspor yang disita sebanyak 36.140 buah," katanya.

Untuk jumlah kegiatan razia atau operasi yustisi PPKM yang sudah dilakukan oleh Polda Jatim bersama Polres jajaran dan Satpol PP tercatat sebanyak 838.253 kegiatan. 

Razia menyasar tempat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat wisata, tempat hiburan, rumah makan, dan tempat-tempat sarana transportasi publik seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. 

Gatot mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan karena jumlah pelanggar yang cukup tinggi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Patuhi Prokes

"Diharapkan kepada masyarakat Jatim untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Serta jangan lupa Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara," katanya.

Terkait perpanjangan PPKM, Gatot menyampaikan agar menunggu hasil analisa dan evaluasi rutin yang akan dilakukan oleh Pemprov Jatim. 

"Nanti apakah akan diperpanjang atau tetap melakukan pengetatan wilayah, nanti kami informasikan lebih lanjut," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya