Tegas, PWNU Jatim Tolak Penundaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Tuban - Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak Pemilu 2024 ditunda karena melanggar konstitusi.

’’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim Abdul Salam Shohib di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Kabupaten Tuban, Selasa (29/3/2022). 

Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini menyatakan, PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.

Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.

Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. “Termasuk dengan penundaan pemilu,” ungkapnya.

Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur Abdul Matin Jawahir menjelaskan, pengurus akan menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban.

Salah satu agenda dalam Forum Musyawarah Alim Ulama akan membahas soal kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.

“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tuturnya.

Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.